Opini Pos Kupang

Pemenuhan Hak Sipil Anak dan Pembangunan Daerah di Masa Pandemi

Panjangnya rentang waktu masa pandemi yang tidak pasti waktu berakhirnya ini menimbulkan begitu banyak persoalan

Editor: Kanis Jehola
Dok Pos-Kupang.Com
Logo Pos Kupang 

Pertama, kegiatan ini sebenarnya merupakan bentuk tanggungjawab dari pemerintah kepada warganya. Meskipun tidak bisa menjamin secara pasti bahwa setiap warga negaranya akan hidup sejahtera, kegiatan ini sebagai wujudnya bahwa pemerintah paling kurang punya perhatian menyiapkan syarat, sarana dan prasarana sehingga warga negaranya mempunyai kemungkinan untuk memperoleh hidup yang lebih baik.

Hal ini wajib dilakukan oleh negara karena sudah termuat dalam 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menyiapkan perlengkapan administratif wajib sebagai warga negaranya adalah salah satu langkah konkretnya. Selain bahwa tindakan ini sebagai bagian dari melengkapi catatan resmi sebuah negara akan kondisi penduduk, dengan kegiatan ini akan tersedia data yang mumpuni untuk menjadi basis ke depan dalam kegiatan pemberian berbagai bantuan sosial pada anak. Hal ini kemudian juga bisa meminimalisir aksi KKN atas bantuan-bantuan sosial.

Kedua, kegiatan ini bisa menjadi salah satu bentuk partisipasi dan kontribusi nyata dari lembaga akademik untuk masyarakat. Bahwa, ilmu dan teori yang diajarkan di ruang-ruang kelas harus bisa bernilai guna kepada masyarakat.

Hal ini bisa terjadi apabila dipraktikan dan bagikan secara nyata kepada masyarakat di lapangan.

Tindakan ini pun bisa mengikis adanya kecenderungan lembaga akademik yang membangun menara gading dan mengambil jarak dari masyarakat. Pengetahuan atau teori yang diajarkan di kelas, hanya habis di kelas. Padahal, masyarakat adalah ruang kelas dan pengajar sesungguhnya tentang bagaimana hidup.

Ketiga, kegiatan yang dibuat perlahan bisa menepis anggapan-anggapan yang sering berkembang di masyarakat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya bekerja dengan proyek. KKN tematik yang seperti ini bisa menjadi langkah awal kerja sama antara LSM dan lembaga akademik.

Ke depannya tetap diharapkan ada kontinuitas kerja sama antara LSM dan lembaga akademik untuk program-program yang berkaitan.

Untuk KKN Tematik Hak Sipil Anak ini akan ada keberlanjutan dalam usaha pembuatan Perda Mengenai Hak Sipil Anak. Perda ini akan diimplementasikan di Kabupaten Ende. Hal ini kemudian akan mambantu proses pembangunan daerah dalam hal ini kabupaten sehingga menjadi Kabupaten Layak Anak.

Tentunya, tindakan ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di NTT sehingga provinsi kita bisa menjadi provinsi yang layak anak.

Keempat, kegiatan seperti ini akan menjadi kegiatan pioner dalam merancang basis pembangunan. Dikatakan demikian karena apabila semua anak di daerah bisa memperoleh hak-hak sipil, dalam arti punya syarat-syarat administratif negara yang lengkap, maka mereka tidak akan susah untuk mengakses sarana pendidikan ataupun kesehatan milik negara.

Kondisi ini akan membantu menyediakan sumberdaya manusia yang baik, mantap dan sehat sehingga bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah ke depannya. Itu harus demikian karena sumberdaya manusia telah menjadi elemen penting dalam pembangunan, berkelanjutan kedepannya khususnya di era Industri 4.0 ini (Piwowar-Sulej, 2020)

Anak-anak adalah aset dan masa depan daerah dan negara. Jika mereka dipelihara dan dididik secara baik, maka kita optimis masa depan pembangunan daerah akan bisa menjadi baik dan menjanjikan karena berada di tangan generasi penerus yang baik, sehat dan terdidik.

Selain itu, program KKN tematik ini akan sangat membantu negara sehingga punya data dan gambaran tentang kebijakan yang akan diambil dalam masa adaptasi dengan situasi pandemi ini.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved