Kerja Keras Pelaksanaan APBN Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM- Rapat Koordinasi Daerah ( Rakorda) Pelaksanaan Anggaran oleh Kanwil DJPb Provinsi NTT menjadi salah satu agenda rutin tiap semester yang diselenggarakan dengan tujuan koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan anggaran di daerah bersama satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L).

Sehubungan dengan itu Kanwil DJPb Provinsi NTT menyelenggarakan Rakorda Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021 pada Rabu, 8 September 2021 secara daring yang diikuti oleh para satker terundang.

Hadir menjadi narasumber Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Vicensia Retnasari membawakan materi Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021 dan Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Delfiana Lase membawakan materi Monitoring Roll Out SAKTI, Restrukturisasi Rekening, Implementasi Digital Payment dan Market Place Tahun 2021.

Rakorda dibuka dengan sambutan sekaligus penyampaian arahan oleh Plt. Kepala Kanwil Tri Budhianto mengenai pertumbuhan ekonomi di NTT.

Baca juga: Begini Cara Kepala Kanwil DJPb NTT Beri Motivasi Pejabat Menulis Artikel, Jangan Saat Injury Time

Diketahui bahwa kontribusi belanja pemerintah menunjukkan angka 26,16% diikuti pertumbuhannya sebesar 69,69%. Pada triwulan III ini pun ditargetkan untuk realisasi belanja adalah sebesar 70%.

Target tersebut tentu memiliki kendala yang kerap muncul dalam proses pelaksanaannya seperti kebijakan/regulasi mengenai pemberlakuan PPKM juga refocusing anggaran.

PBJ terkait barang sesuai spesifikasi tidak tersedia pada e-catalog maupun bencana Badai Seroja yang dating secara tidak terduga.

Pelaksanaan kegiatan lambat yang dipengaruhi oleh relaksasi dari SYC (Second Years Contract) ke MYC (Multy Years Contract), mobilisasi SDM dan material yang terkendala maupun perubahan lokasi kegiatan dan musim tanam.

Teknis pelaksanaan anggaran/realisasi atas pekerjaan PMTD dan penanganan pasca bencana. Faktor eksternal (pandemi covid-19) dan rendahnya nilai IKPA pada capaian output, deviasi halaman III dan kesalahan SPM.

Baca juga: Kanwil DJPb NTT Virtual Press Release, Beberkan Data Realisasi APBN Semester I Tahun 2020

Selanjutnya Vicensia memaparkan Reviu Pelaksanaan Anggaran dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial yang mencakup langkah strategis apa yang perlu dicanangkan pada pelaksanaan anggaran namun dan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Adapun langkah tersebut terbagi menjadi beberapa poin utama sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1097/MK.05/2020 tanggal 27 November 2020 yaitu mereviu DIPA, percepatan program/kegiatan/proyek, percepatan PBJ, percepatan penyaluran bansos & banpem, percepatan DAK Fisik dan percepatan penyelesaian tagihan & pengajuan SPM.
Untuk diketahui realisasi PEN di NTT telah mencapai Rp 3.5T namun masih ditemui kendala pada beberapa K/L besar antara lain Belanja Pemerintah milik Kemen.

Perhubungan (Pelabuhan laut), Kementerian PUPR (Pembangunan & Pemeliharaan Jalan & Jembatan, Penyediaan Perumahan), Kemen. Pertanian (Bantuan Kelompok Masyarakat), Kemen.

Agama (Prasarana Dikdasmen). Realisasi belanja tidak optimal yang disebabkan oleh terlambatnya proses pengadaan B/J, pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat segera dilaksanakan, rendahnya realisasi belanja sumber dana, kebijakan/regulasi, rendahnya penyerapan anggaran untuk penanggulangan bencana alam, rendahnya nilai indicator capaian output, kinerja halaman III DIPA kurang maksimal, dan tingginya tingkat pengembalian/kesalahan SPM.

Hal ini perlu mendapat perbaikan berupa dorongan untuk melakukan optimalisasi KKP melalui realisasi pada Market Place yang disediakan.