Breaking News:

Berita Kota Kupang

Dinas Pendidikan Kota Kupang Buat Aplikasi Awasi Dana BOS

Untuk mencegah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang membuat aplikasi untuk mengawasi pengelolaan Dana BOS

Editor: Kanis Jehola
POS KUPANG.COM/IRFAN HOI
Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Kupang, Oktovianus Naikboho, S.Pd, M.Si 

POS-KUPANG.COM-PENGELOLAAN dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering bermasalah sehingga menjadi temuan saat Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit. Untuk mencegah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang membuat aplikasi untuk mengawasi pengelolaan Dana BOS.

Sistem e-planing dan e-budgeting atau perencanaan dan pertanggungjawaban digital ini telah dirancang sejak tahun 2020. Pengelolaan pertanggungjawaban Dana BOS ini dimaksudkan meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab.

"Inovasi dan pengelolaan dana BOS reguler yang kami buat dan saya angkat juga dalam aksi perubahan saya di pendidikan dan pelatihan administrator (PIM III), untuk meminimalisir penyimpangan pengelolaan dana BOS selama ini," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Oktovianus Naikboho, Jumat 3 September 2021.

Ia mengungkapkan, sejak tahun 2019 masih sering ditemukan perbedaan perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan dan administratif. Dengan demikian, lanjutnya, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) akan diinput dan disimpan dalam aplikasi itu.

Baca juga: Korupsi Dana BOS Rp 839,401 Juta untuk Empat Tahun Anggaran di SMPN 1 Reok, HN dan MA Ditahan

Saat laporan pertanggungjawaban, jika adanya perbedaan dengan RKS maka secara otomatis sistem akan menolak laporan itu. Bahkan, kalau ada perbedaan harga dalam perencanaan dengan pelaporan, aplikasi ini akan memberi notifikasi untuk menolak.

Oktovianus mengatakan, aplikasi ini akan memberi semacam peringatan bagi pengelola dana BOS untuk tetap berpedoman pada perencanaan yang ada. Temuan yang sering didapat yakni sekolah tidak membayar pajak, belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan.

"Bentuk-bentuk penyimpangan itu, sekolah tidak membayar pajak, kepala sekolah dan bendahara menggunakan keuangan diluar perencanaan. Rencana ke kiri, belanja ke kanan. Tidak konsisten," sebutnya.

Sekolah yang banyak dan item belanja yang banyak sering membuat dinas setempat kecolongan dalam meneliti tiap laporan dari sekolah. Sehingga adanya aplikasi ini akan membantu pencegahan praktek tak terpuji ini.

Baca juga: Hindari  Masalah Pengelolaan, Dinas PPO Matim Sosialisasikan Dana BOS Bagi Kepsek & Bendahara SMP

Dalam prosesnya, RKS yang diusulkan sekolah akan diverifikasi dinas dan diinput ke dalam sistem lalu dikunci. Server aplikasi hanya bisa dikendalikan oleh dinas, sedangkan pihak sekolah tidak bisa lagi edit atau merubah data itu. Namun, data bisa diakses dan hanya bisa dilihat.

Sistem ini akan terkunci hingga pelaporan. Sehingga pembelanjaan yang dilakukan wajib merujuk pada perencanaan agar pelaporan dapat diterima sistem saat penginputan hasil laporan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved