Berita Kabupaten Kupang

Pemilihan Kades Tolnaku Bermasalah Sejak 2018, Bernadus Bait Gugat Ananias Mela

Kepala Desa yang menduduki jabatan saat ini dipidana sedangkan Bernadus melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Desa definitif

Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/MICHAELLA UZURASI
Bernadus Bait (Baju Hijau) bersama Ketua Lembaga Aliansi Indonesia KGS NTT, Pdt. Melianus Tefa (Baju Putih) dan anggota KGS NTT. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemilihan Kepala Desa (Kades) Tolnaku, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang menyisakan polemik yang belum dieksekusi hingga saat ini.

Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pdt. Melianus Tefa, mengungkapkan, pihaknya menemukan kasus yang tertinggal sejak tahun 2018 lalu.

Untuk diketahui, pemilihan Kepala Desa Tolnaku diadakan sejak tahun 2016 dan menyisakan masalah dimana pemenang dengan suara terbanyak adalah Bernadus Bait namun yang dilantik adalah calon nomor urut 4 atas nama Ananias Mela.

"Jadi ini Bernadus gugat Ananias Mela," kata Pdt. Mell, Senin, 30 Agustus 2021.

"Gugatan ini dibawa sampai di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), sidang karena dua poin yang kita temukan, pertama, Ananias Mela ini tidak ada ijazah. Ijazahnya itu SD paket (A), SMP paket (B) SMA paket (C). SD dapat paket di Amfoang Barat Daya, SMP paket di Kupang Barat, SMA paket di Camplong. Nah bagaimana caranya orang ini menuntut ilmu di sekitar wilayah ini?" lanjutnya.

Dijelaskan Pdt. Mell, Bernadus telah memang gugatan di PTUN, demikian juga Kasasi Pengadilan di Surabaya dan Kasasi Mahkamah Agung dimenangkan oleh Bernadus.

Baca juga: Acara Pengukuhan TPAKD di Semau Kupang Viral, Polda NTT Bentuk Tim Koordinasi Satgas Covid

"Menang 3 kali berturut - turut tapi keputusan eksekusi sampai dengan detik ini tidak dilakukan oleh Bupati Kupang. Waktu itu bupatinya Pak Ayub Titu Eki. Sampai dengan detik ini kemarin kami bongkar - bongkar, kami menemukan kasus ini tertunda dalam eksekusi sehingga saya ambil kesimpulan bahwa pemenang ini sudah menang mutlak tetapi tidak dieksekusi," beber Pdt. Mell. 

"Setelah saya tanya ke PTUN, harusnya keputusan 2018, tahun 2020 bapak Bernadus ini sudah jadi Kepala Desa Tolnaku Kecamatan Fatuleu. Tapi sampai dengan detik ini beliau tidak dilantik," tambahnya.

Untuk itu, dikatakan Pdt. Mell, kasus ini sudah didaftarkan kembali di PTUN Kupang sehingga bisa dilakukan eksekusi secepat mungkin dan Kepala Desa yang menduduki jabatan saat ini dipidana sedangkan Bernadus melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Desa definitif.

"Yang berikut kendala apa sih sehingga sampai saat ini Bupati Kupang tidak eksekusi, ada kendala apa? Salahnya di mana, Pak Bupati, atau oknum hukumnya atau oknum - oknum yang ada di Kabupaten Kupang. Saya mau katakan yang salah kita katakan salah, benar kita katakan benar. Itu namanya gentleman," tegasnya.

Pdt. Mell yang juga adalah seorang pengacara sudah mengeluarkan kartu advokat dan akan mendampingi Bernadus sampai kasus selesai. 

Baca juga: Dinkes Kota Kupang Beri Surat Teguran Lab Biokesmas Sebelum Konsultasi ke Balai Kesehatan

Bernadus Bait, yang hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan, dirinya kesal karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung namun tidak diperhatikan oleh Bupati Kupang.

"Saya kandidat nomor satu. Nomor dua dan tiga tidak bermasalah tetapi satu dan empat karena saya adalah nomor satu, pemenang, sewaktu saya kampanye kepada masyarakat saya kampanye dengan nomor urut satu dan waktu pemilihan saya menang suara terbanyak tetapi yang menjadi kekesalan bagi saya sampai pelantikan proses selanjutnya melantik nomor empat yang perolehan suara dibawah saya," kata Bernadus.

"Saya kesal dan melaporkan ke PTUN saya menang, di Surabaya saya menang, PK saya menang dan Mahkamah Agung saya menang tetapi yang membuat kesal adalah sampai saat ini Pemkab Kupang tidak pernah melihat keputusan Mahkamah Agung seperti apa," lanjutnya.

Dikatakan Bernadus, pihaknya bahkan sudah bertanya kepada panitera apakah ada keputusan lain yang membatasi keputusan Mahkamah Agung sehingga sampai saat ini Bupati Kupang tidak pernah eksekusi keputusan dari Mahkamah Agung.

"Tetapi dari panitera mengatakan bahwa tidak ada keputusan lain, ini adalah keputusan tertinggi," ujarnya.(*)

Berita Kabupaten Kupang Terkini

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved