Opini Pos Kupang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemerintah daerah berlomba-limba dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meraih Opini WTP dari BPK RI termasuk pengelolaan keuangan di NTT

Editor: Kanis Jehola
Dok Pos-Kupang.Com
Logo Pos Kupang 

 Namun demikian, perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) apalagi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tidak membuat Pemerintah Daerah terlena dan berpuas diri, karena data menunjukkan bahwa masih terdapat hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah yang menjadi temuan Pemeriksa antara lain, ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan serta Sistem Pengendalian Intern yang belum memadai. Pemerintah Daerah seharusnya terus meningkatkan kapasitasnya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta infrastruktur yang memadai agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus dipertahankan dimasa-masa mendatang karena Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat ini bukan saja menjadi tujuan tapi juga merupakan suatu kewajiban yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Daerah harus berkorelasi positif dengan tujuan utama keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efekitif, transparan dan bertanggungjawab. (*)

Baca Opini Pos Kupang Lainnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved