Fraksi Nasdem, PAN dan Gerindra DPRD Flotim Desak BPK Audit Dana Covid-19 Tahun 2020

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA- Tiga fraksi DPRD Flores Timur mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur ( BPK NTT) segera mengaudit anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 tahun 2020. 

Tiga fraksi yang mendesak pemeriksaan penggunaan anggaran itu yakni, fraksi Nasdem, PAN dan Gerindra. Pernyataan tiga fraksi itu mengemuka saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian kata putus fraksi atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Flotim tahun anggaran 2020, Senin 2 Agustus 2021. 

Menurut fraksi Nasdem, pemanfaatan dana covid tahun 2020, melalui pansus DPRD sudah diputuskan menunggu hasil audit BPK secara reguler. Namun berbanding terbalik dengan realitas lapangan yang gagal seperti proyek kelor di tiga lokasi dan hijauan pakan ternak yang terkesan tidak ada laporan pemanfaatan dana yang tidak transparan. 

"Nasdem meminta BPK melakukan audit investigasi pasca penetapan ranperda," tegas Nasdem.

Baca juga: DPRD Flores Timur Tolak Usulan Pengurangan Anggaran Reses dan Pokir, Tenaga Kontrak Jadi Korban

Nasdem juga meminta pemerintah segera melunasi hak-hak nakes yang belum dibayar sejak tahun 2109-2021.

"Dinas kesehatan harus segera menyiapkan SDM pendukung untuk memanfaatkan citiscan, mengingat banyak pasien membutuhkan citiscan.  Rumah Sakit Adonara juga segera dimanfaatkan, karena banyak pasien kritis yang perlu dirujuk ke Larantuka," tegas Nasdem. 

Desakan pemeriksaan penggunaan anggaran covid-19 tahun 2020 juga disampaikan oleh fraksi PAN. Menurut PAN, keseluruhan data dari semua OPD teknis belum ditemukan kejelasan pengelolaan anggaran. Karena itu, fraksi PAN mendorong dibuka kembali agar transparansi.

"BPK harus segera mengaudit pengelolaan BTT anggaran covid-19 tahun 2020," kata PAN.

Baca juga: Ada Pro Kontra Pembentukan Pansus DPRD Flores Timur Telusuri Anggaran Covid-19 dan Program Kelor

PAN juga mendesak pemerintah segera membayar hak nakes baik jasa pelayanan maupun insentif yang belum terbayar dan beban utang daerah lainnya agar dicatat sebagai utang daerah untuk dilakukan pembayaran di tahun anggaran berikutnya.

"Pemerintah harus berkonsultasi dengan BPK karena tahun anggaran sudah berakhir," kata PAN. 

PAN juga menyoroti PAD yang tidak mencapai target. Mereka meminta pemerintah harus memperbaiki pengelolaan keuangan

"Pemerintah perlu mempertimbangkan belanja yang bersumber dari PAD agar tidak ganggu sumber dana pemberimbangan. Terkait belanja modal, diharapkan pemerintah lebih fokus mengelola belanja anggaran dari DAK agar tidak ganggu dana dari pusat maupun provinsi," tandas Fraksi PAN. 

Sementara itu, Fraksi Gerindra medesak pemerintah segera menyerahkan hasil kerja fraksi terkait pengelolaan dana BTT di dinas perkebunan dan peternakan dalam program penanaman kelor, agar segera diaudit BPK.

"Laporan pengelolaan anggaran BTT berbanding terbalik dengan fakta di lapangan," tegas Gerindra. 

Gerindra juga meminta pemerintah agar lebih cermat memberi porsi anggaran ke OPD agar seluruh program bisa berjalan dengan baik demi peningkatanng PAD. (*) 

Berita Flores Timur Lainnya