Breaking News:

Berita Lembata

Wabup Langoday Majelis TPTGR Kerja Optimal untuk Kembalikan Uang Negara yang Disalahgunakan

uang ganti rugi yang harus dikembalikan ke kas daerah tersebut menjadi pendapatan asli daerah yakni Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/RICARDUS WAWO
Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday berpose bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lembata di Kantor Bupati Lembata beberapa waktu lalu.  

Wabup Langoday Majelis TPTGR Kerja Optimal untuk Kembalikan Uang Negara yang Disalahgunakan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA-Wakil bupati Lembata, Thomas Ola Langoday meminta Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk berkerja secara optimal sehingga uang negara atau daerah yang disalahgunakan oleh siapapun berdasarkan hasil temuan BPK dan Inspektorat bisa dikembalikan secara optimal.

Untuk diketahui, hampir setiap tahun anggaran, selalu ada temuan BPK yang terkait penyalahgunaan keuangan, atau pengeluaran uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat.  Alhasil BPK merekomendasikan untuk mengembalikan uang tersebut ke kas negara atau daerah.

Rekomendasi dari BPK dan Inspektorat untuk mengembalikan uang daerah tersebut ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang baru cicil dan ada yang belum ditindaklanjuti sama sekali.

Nilai uang yang mesti dikembalikan juga bervariasi mulai dari ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah.

Baca juga: Ratusan Ton Beras Siap Disalurkan Penerima PKH dan BST di Lembata Dalam Rangka PPKM

Pengembalian uang ganti rugi yang harus dikembalikan ke kas daerah tersebut menjadi pendapatan asli daerah yakni Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Untuk tahun anggaran 2020, realiasasi  pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp 11, 5 miliar lebih atau 40,75 persen dari target dalam perubahan APBD sebesar Rp. 28 miliar.

Lain lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari beberapa item yakni hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, penerimaan jasa giro, pendapatan Bunga, pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah.

Ada juga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan  denda retribusi, pendapatan denda atas pelanggaran, pendapatan dari pengembalian, lain lain PAD yang sah lainnya, pendapatan dari kelompok masyarakat atau badan usaha.

Baca juga: Empat Prioritas Kebijakan Wabup Lembata,Dari Penataan Birokrasi Hingga Infrastruktur Kota Lewoleba

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved