Breaking News:

Berita Kota Kupang

Keluarga Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di Kupang, Polisi:Dua Orang Dinyatakan Positif Covid-19

Keluarga Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di Kupang, Polisi: Dua Orang Dinyatakan Positif Covid-19

Penulis: Ray Rebon | Editor: Gordy Donofan
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H M.Hum 

 Permintaan keluarga itu ditolak petugas rumah sakit dan tim gugus tugas Covid-19 karena saat yang bersamaan ada dua orang yang meninggal akibat Covid-19.

"Mendengar penyampaian dari tim gugus, pihak keluarga menolak untuk dimakamkan secara protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: Angkat Paksa Jenazah Covid, Yendris Krisno Kordinasi dan Persuasi Diutamakan

Saat jenazah tiba di depan kamar mayat rumah sakit, anggota keluarga yang menunggu langsung merampas jenazah dari keranda. Jenazah itu dibawa menggunakan mobil pikap dari rumah duka.

 Aparat Polsek Alak, kemudian mendatangi rumah duka untuk berkoordinasi dengan keluarga.

Keluarga pun menerima penjelasan polisi dan jenazah akhirnya dimakamkan sesuai protokol kesehatan Covid-19 di tempat pemakaman umum Kelurahan Fatukoa.

 "Tadi di rumah duka, hanya dilakukan doa selama tiga menit," kata Krisna.

Jenazah dimakamkan dengan pengawalan aparat kepolisian sekitar pukul 14.15 Wita.

Sebelumnya, sebuah video jenazah Covid-19 dirampas dan digotong warga dari Rumah Sakit Umum Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), viral di media sosial.

Dari empat potongan video berdurasi masing-masing 30 detik itu, terlihat puluhan warga merampas jenazah pasien Covid-19 yang digotong sejumlah petugas rumah sakit berpakaian alat pelindung diri (APD) lengkap.

Setelah itu, warga menggotong jenazah itu menuju sebuah mobil pikap yang parkir di jalan raya depan RSU Siloam Kupang. Mereka meletakkan jenazah itu di dalam mobil untuk dibawa ke rumah duka.

Persuasif dan Humanis

Kejadian pengambilan paksa jenazah diduga Covid-19 di RS Siloam hari ini dapat merugikan pihak keluarga.

Baca juga: Epidemolog Dr Yendris Krisno Syamruth Sebut PPKM Darurat Langkah Tepat Tekan Covid-19

"Penularan dapat saja terjadi dan mengakibatkan kerugian di pihak keluarga, dan sangat disayangkan jika ini terjadi di tengah pilu duka," kata Ahli Epidemologi, Yendris Krisno Syamruth kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 21 Juli 2021.

Menurut dia, apabila kejadian seperti hari ini tidak terulang kembali  maka, pihaj rumah sakit harus melakukan Koordinasi dan persuasif adalah  yang diutamakan.

Lanjut, dia meminta agar pihak rumah sakit menyiapkan juru bicara dan humas dari setiap faskes harus ada dan dipilih dari tenaga rekrutmen yang handal dan mampu menyampaikan secara detail dengan upaya yang humanis persuasif.

"Biasanya tenaga ini datang dari tenaga kesehatan masyarakat berlatar promkes serta mendapatkan training kehumasan," ungkap dia

"Sayangnya lini ini, kita sering isi dan serahkan pada nakes yang sudah lelah atau memiliki beban ganda," lanjutnya

Agar kejadian tidak terulang lagi, kata dia, pihak RS harus memperjelas informasi alur dan mekanisne, jelaskan sejelas-jelasnya semua risiko dan mekanisme yang mungkin akan dialami oleh pasien (jenazah) kepada keluarga.

Baca juga: Ahli Epidemologi, Yendris Krisno Sebut Tidak Semua Vaksin Astra Zeneca Diberhentikan BPOM RI

Dia menegaskan dengan persuasif dan humanis, sebarkan ke masyarakat melalui jalur-jalur resmi atau menggunakan media dan informasi tunggal yang legitimate datangnya 1 pintu.

Selain itu, kata dia jangan ada ruang interpretasi masyarakat dan juga diperlukan kesiagaan secara ketat oleh pihak keamanan untuk menjamin keselamatan nakes. 

Menurut dia, pihak rumah sakit jangan bosan-bosannya memberikan penjelasan kepada keluarga pasien, harus jujur dan beri ruang kepada masyarakat untuk mempercayai sepenuhnya.

Dia menambahkan, tindakan dan jalan terbaik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan cara jangan memberi ruang abu-abu seperti ketika terjadi keterlambatan resume hasil sesegera mungkin sampaikan kendalanya

Menurutnya, karena disinformasi dan hoax bisa saja telah menjadi informasi yang warga anggap benar sehingga jika telat dan mengabaikan warga, akan berinterpretasi sendiri dan resikonya seperti saat ini.

Dia menyampaikan bahwa pengambilan paksa jenazah dapat dikenakan hukuman pidana,  Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman satu tahun penjara, atau denda hingga Rp100 juta, diatur juga pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. 

"Sangat disayangkan jika hal ini harus dikenakan di tengah kedukaan yang melanda," ujar dia

Tambahan peraturan terkait yang bisa menjerat yaitu Pasal 212 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(*)

Berita Terkait Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved