Breaking News:

Erick Thohir  : BUMN dan Anak Perusahaan Tertib Program Jamsostek

sebelumnya karena dilakukannya konsolidasi, terutama di bidang farmasi dan asuransi untuk memperkuat sektor keuangan

Penulis: Paul Burin | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir 

Erick Thohir  : BUMN dan Anak Perusahaan Tertib Program Jamsostek

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Paul Burin

POS-KUPANG.COM,  JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 yang dirilis 25 Maret 2021 yang lalu mendapatkan respon positif dari berbagai pihak.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang langsung menyerukan seluruh jajarannya melalui surat edaran yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2021 yang lalu.

Melalui surat tersebut Erick Thohir menyinggung mengenai urgensi memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai BUMN, termasuk direksi dan komisaris atau dewan pengawas.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Anggoro Eko Cahyo menyambut baik langkah yang dilakukan Erick Thohir dalam melakukan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk dukungan atas akselerasi perusahaan perusahaan BUMN melaksanakan Inpres yang beberapa bulan lalu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: UPT Penda NTT Wilayah Kabupaten Malaka Gencar Sosialisasi Tax Amnesty

Menurut Anggoro, pihaknya akan selalu siap berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta jajarannya untuk memastikan Inpres berjalan sesuai dengan harapan Presiden.

Seperti diketahui Inpres yang dimaksud memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, hingga kepala daerah dan Blbadan, termasuk kejaksaan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjan untuk pekerja, Bladan usaha dan seluruh ekosistem yang ada di bawahnya termasuk pekerja non aparatur sipil negara (non ASN).

Dalam surat edaran yang ditujukan bagi Direksi dan Dewan Pengawas atau komisaris BUMN tersebut, Menteri BUMN mengingatkan untuk mendaftarkan seluruh anggota eewan komisaris atau dewan pengawas dan jajaran direksi serta pegawai BUMN, termasuk juga pimpinan dan seluruh pegawai pada anak perusahaan BUMN.

Berdasarkan  Siaran Pers Kementerian BUMN, terdapat 107 perusahaan BUMN yang beroperasi. Jumlah ini telah mengalami penyusutan dari sebelumnya karena dilakukannya konsolidasi, terutama di bidang farmasi dan asuransi untuk memperkuat sektor keuangan maupun sektor industri.

Baca juga: Libur Nasional di Inggris Batal, Italia Juara Lewat Penalti, Inggris Menangis di Stadion Wembley

Surat edaran Menteri BUMN ini menjadi dukungan kuat sekaligus bukti pelaksanaan Inpres ditanggapi serius oleh seluruh stakeholder.

“Kami berkomitmen untuk selalu mengedepankan perlindungan pekerja menyeluruh agar tercipta rasa aman dan tenang dalam bekerja untuk memastikan pekerja dan keluarganya mencapai kesejahteraan,” tutup Anggoro.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur, Armada Kaban menyampaikan hal yang senada bahwa pihaknya sangat menyambut baik surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN tersebut.

"Kami beserta seluruh jajaran wilayah kerja di Nusa Tenggara Timur akan siap membantu menyosialisasikan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pimpinan dan pegawai BUMN maupun pimpinan dan pegawai yang ada pada anak perusahaan BUMN," ungkap Armada. (*)
 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved