Breaking News:

Pemda Malaka Perketat Penjagaan dan Pemeriksaan di Pos Perbatasan antar Kabupaten

Apalagi saat ini sudah ada perintah bupati terkait pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan agar dipatuhi warga Malaka.

Penulis: Edy Hayong | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin 

Oleh karenanya, harus ada kerja keras dibarengi upaya ekstra agar apa yang menjadi keinginan keluar dari ancaman virus ini dapat terwujud.

"Saya dengar arahan Gubernur bahwa jika seluruh kemampuan dikerahkan dengan mengikuti anjuran pemerintah semisal kemauan untuk divaksin, maka Bulan Desember 2021 nanti kita bisa lepas masker," ujar Kim.

Ditanya soal penyerapan dana desa yang juga ditekankan dalam rakor ini, Wakil Bupati Malaka ini mengutarakan, penyerapan dana desa di Kabupaten Malaka belum maksimal.

Dijelaskan Kim, penyerapan dana desa di Malaka belum maksimal karena adanya kendala utama seperti lambannya pertanggungjawaban melalui SPJ yang memang menjadi syarat mutlak pencairan.

Baca juga: SMAS Katolik Regina Pacis Kabupaten Ngada Gelar MPLS Secara Online

"Sehingga nanti melalui Dinas PMD Saya minta untuk pertegas kepada para kepala desa," tandasnya sambil menambahkan jangan karena satu atau dua desa bermasalah imbasnya sampai ke desa lain yang laporannya bagus dan tepat waktu.

Rakor virtual itu dihadiri juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka, Zakarias Nahak dan Kadis PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak.(*)

Berita Kabupaten Malaka terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved