Dr. Petrus Ana : Proses Penyampaian Politik Harus Dipahami Secara Verbal dan Non Verbal

penekanan pada nilai-nilai keutamaan yang harus dipedomani terkait dengan etika penyelenggara sebuah negara.

Penulis: Ray Rebon | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Diskusi Fisip Corner 'Prodi Ilmu Politik Fisip Undana' dengan tema Etika Komunikasi Pitik, Pejabat Publik di NTT, Rabu 7 Juli 2021 

Dr. Petrus Ana Sebut Proses Penyampaian Politik Harus Dipahami Secara Verbal dan Non Verbal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Undana, Dr. Petrus Ana Andung menyampaikan komunikasi politik terkait pejabat publik di NTT, harus mengerti tentang persamaan pandangan.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan diskusi Fisip Corner 'Prodi Ilmu Politik Fisip Undana' dengan tema Etika Komunikasi Pitik, Pejabat Publik di NTT.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yakni, Dr. Petrus Ana Andung, Dr. Rudi Rohi, Dr. Laurensius P. Sayrani dan seorang praktisi, Hasyim Asari (Pemred Harian Pagi Pos Kupang).

Terkait proses penyampaian politik dipahami harus secara verbal dan non verbal, supaya bertujuan untuk mendapat efek dalam konteks interaksi sosial politik. Rabu 7 Juli 2021.

Dr. Petrus sampaikan, proses penyampaian politik ini bukan semata mata terjadi dari elit politik atau pemerintah terhadap rakyat, melainkan bisa sebaliknya.

Baca juga: Gencarkan Implementasi Inpres 2/2021, BPJS Ketenagakerjaan Audiensi Virtual dengan Kemenhub, Simak

Terkait etika komunikasi politik, kata dia terdapat etika perspektif barat dan timur.

Etika perspektif barat terdapat penekanan pada nilai-nilai keutamaan yang harus dipedomani terkait dengan etika penyelenggara sebuah negara.

Oleh sebab itu, menurut di, sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara harus memiliki sifat kesabaran dan mampu mengendalikan diri.

Selain itu, seorang pejabat publik harus bijak menggunakan kuasanya dengan arif dan bijaknsana, serta menjunjung tinggi etika yang baik dengan cara mengontrol emosional.

Sedangkan etika perspektif timur, dikutip dari tauisme, negara yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang manusia yang bijaksana.

Baca juga: Komisioner KPU dan Bawaslu Pusat Pantau Langsung Pemungutan Suara Langsung di Sabu Raijua

Terkait kasus Bupati Alor, dalam perspektif ilmu komunikasi politik, menurut dia, komunikasi politik pejabat publik dilihat dari perspektif antar budaya dikenal dengan high Context cuture dan low context cuture.

Sehingga, disini terdapat hirarki sosial antara pejabat publik atau pemimpin fan yang dipimpin yakni terdapat perbedaan status.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved