Breaking News:

Opini Pos Kupang

Pancasila Masih Sebatas Wacana

"Pancasila dimuliakan dalam kata tetapi dikhianati dalam perbuatan", demikian pernyataan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif

Editor: Kanis Jehola
Dok Pos-Kupang.Com
Logo Pos Kupang 

Setelah sekian lama merdeka, masalah persatuan dan kesatuan bangsa masih saja mendapat gangguan dan ujian. Kelompok kriminal bersenjata di Papua yang berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI terus melakukan pembunuhan, penculikan, penyanderaan warga sipil, dan pengrusakan barang umum.

Belum lagi kelompok teroris yang berjuang bertopengkan agama untuk merubah ideologi Pancasila menunjukkan masih dangkalnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai sila ketiga Pancasila.

Dalam urusan dengan kesejahteraan rakyat, tak ayal lagi sila kelima Pancasila, paling sering diabaikan dan dilanggar.

Maraknya korupsi kolusi nepotisme, suap dan pungli, yang sudah merambah hingga ke guru dan kepala desa, menunjukkan bahwa nilai-nilai sila kelima, masih belum dihayati dan diamalkan secara baik dan konsisten, terutama oleh sementara pejabat negara, elit politik dan ASN.

Karena teladan buruk sudah dipertontokan oleh para pemimpin, jangan heran kalau sementara guru dan kepala desa ikut terlibat KKN. Dalam hati mereka berkata "kalau bos bisa kenapa kita tidak?". Tentu salah pendapat ini, tetapi begitulah kenyataannya.

Bocor dan dirampoknya uang negara tentu sangat berdampak pada upaya-upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran misalnya, yang pada gilirannya menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Hal yang lebih mengkhawatirkan ialah di era dimana politik uang sangat dominan dalam memperoleh kekuasaan, tidak saja tatanan dan sistim birokrasi dirusak, tetapi juga sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Budaya dan politik uang telah membuat masyarakat begitu permisif terhadap KKN, suap dan pungli. Bahkan saat kampanye mereka tak malu-malu mengatakan "berani bayar berapa" untuk suara kami.

Begitu dasyatnya pengaruh kekuatan uang sehingga sementara pelayan publik hanya rajin bekerja kalau ada duit, padahal mereka sudah digaji negara tiap bulan.

Pengabdian yang semestinya ada pada Abdi Negara, kini sudah merupakan barang mewah. Kenyataan banyak pemerintahan daerah pembangunannya mandek dan pelayanan publiknya terhambat karena alokasi anggaran lebih besar untuk belanja pegawai dari pada belanja modal dan pembangunan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved