Prima NTT Soroti Referendum Masa Jabatan Presiden, Yosep : Jangan Bangkitkan Orde Baru

perpanjangan masa jabatan presiden adalah manuver sebuah partai politik yang menghendaki efek ekor jas pada pemilu 2024

Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Pemegang Mandat PRIMA NTT, Yosep Asafa, S.H 

Prima NTT Soroti Referendum Masa Jabatan Presiden, Yosep: Jangan Bangkitkan Orde Baru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM|KUPANG- Wacana perubahan pembatasan masa jabatan presiden menjadi tiga periode menyita perhatian publik.

Apalagi, masa jabatan presiden diatur di dalam konstitusi yang berkembang menjadi tuntutan referendum UUD 1945.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) memiliki pandangan tersendiri tentang hal ini.

Menurut Pemegang Mandat PRIMA NTT, Yosep Asafa, S.H, PRIMA menyayangkan jika referendum dilakukan hanya demi kepentingan politik partai politik tertentu.

PRIMA memahami, referendum untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah manuver sebuah partai politik yang menghendaki efek ekor jas pada pemilu 2024.

Baca juga: Referendum Masa Jabatan Presiden, Pengamat : Jangan Degradasikan Demokrasi Atas Nama Demokrasi

Di balik manuver parpol itu, ada kepentingan para oligarki untuk mempertahakan dominasi mereka di dalam kekuasaan melalui pemerintahan yang bisa dikendalikan.

"Ujung-ujungnya adalah keberlanjutan oligarki di Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa 22 Juni 2021.

Ia mengatakan, PRIMA tidak menolak referendum, bahkan pelaksanaan referendum merupakan wujud konkrit dari salah satu dari sembilan program pokok perjuangan PRIMA, yaitu demokrasi partisipatif.

Tetapi, PRIMA menghendaki agenda yang direferendumkan merupakan hal strategis yang berasal dari kehendak rakyat, bukan kepentingan sempit kekuasaan partai politik tertentu.

Baca juga: Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat Dukung Pelaksanaan Referendum Terbatas Masa Jabatan Presiden RI

Terkait masa jabatan presiden, PRIMA menyerukan agar partai politik tidak melupakan sejarah. Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua tahun adalah produk sejarah bangsa Indonesia yang tidak ingin mengulangi kepahitan hidup di masa orde baru.

"PRIMA mengajak rakyat Indonesia untuk tidak terpancing manuver elit politik operator oligarki, dan sebaliknya memusatkan perhatian kepada hal yang lebih mendesak dan berkaitan dengan kepentingan rakyat, salah satunya adalah persoalan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya. 

Menurut Yosep, PRIMA menilai, pelemahan KPK melalui revisi UU KPK sudah nyata dampaknya. Banyak kasus korupsi besar yang melibatkan elite partai politik penguasa tersendat-sendat penanganannya.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved