Breaking News:

Referendum Masa Jabatan Presiden RI, Besok Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas di NTT

Referendum Masa Jabatan Presiden RI Dimulai, Besok Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas di NTT

Penulis: Ryan Nong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT saat memberi keterangan pada Minggu, 20 Juni 2021. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Referendum Masa Jabatan Presiden RI Dimulai, Besok Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas di NTT. Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT akan dideklarasikan secara resmi besok, Senin 21 Juni 2021.

Ketua Komite, Pius Rengka, menjelaskan, saat ini sedang berkembang opini di tingkat masyarakat Provinsi NTT yang meminta Jokowi dapat dipilih kembali. Karena itu, dibutuhkan sebuah komite untuk memfasilitasi opini tersebut.

Ia menjelaskan komite tersebut saat ini sedang dibentuk hingga tingkat kampung di seluruh wilayah NTT.

"Kita menemukan bahwa di masyarakat kita, meminta Jokowi Terpilih lagi periode ketiga. Tuntutan datang dari masyarakat luas sehingga dibutuhkan sebuah komite untuk memfasilitasi dan mendorong amandemen pasal 7 UUD 1945," ujar Pius Rengka saat memberi keterangan pers di Hotel Internasional Sasando, Kupang, Minggu 20 Juni 2021 sore.

Baca juga: Megawati-Prabowo Didorong Maju Pada Pilpres 2024, Kata Direktur Mega Pro: Nggak Ada Yang Bisa Lawan

Baca juga: Survei LSI: Airlangga Hartarto King Maker Pilpres 2024

Pius yang didampingi Wakil Ketua Komite, DR. Ima Blegur dan Sekretaris, Debby Veronika Abineno menjelaskan, Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT akan melaksanakan referendum dengan melibatkan masyarakat pemilih di NTT untuk memberikan pilihan.

Pius mengatakan, pelaksanaan referendum direncanakan berjalan satu hingga dua bulan. Rencananya akan dimulai setelah deklarasi yang akan dilaksanakan besok.

Setelah dilakukan referendum, kata Pius, komite akan menyampaikan hasil referendum kepada pihak partai politik, pihak DPR dan MPR RI serta kepada Presiden RI.

Wakil ketua Komite, Dr. Ima Blegur mengatakan, dasar referendum masa jabatan Presiden Republik Indonesia dilakukan karena alasan Presiden Jokowi memberi hal positif selama menjabat.

Baca juga: Pilpres 2024 Wacana Duet Mega-Prabowo, Junimart Girsang Bilang Begini Hingga Sebut Puan Maharani

Baca juga: Ridwan Kamil Bicara Pilpres 2024, Gubernur Jawa Barat Rupanya Fokus Program Prioritas, Apa Saja?

"Kenapa perlu ada referendum mengubah pasal 7 UUD 1945? Dalam kurun waktu 7 tahun kepemimpinan Jokowi ada 2 hal positif, pertama kepemimpinan karena beliau yang berintegritas, jujur dan beliau sangat mencintai rakyat kecil," kata Ima.

Menurut staf khusus Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu, upaya mengubah Konstitusi termasuk mengubah pasal 7 UUD 1945 bukanlah hal yang tabu. Karena itu, komite akan meminta MPR untuk mengubah Konstitusi. Hal ini karena pernah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali sebelumnya.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved