Breaking News:

Honor Forkompinda Flotim Rp 10 Juta Perbulan, Gaji Teko Malah Ditunda Bayar 3 Bulan

pemerintah daerah memangkas honor bupati dan pimpinan Forkompinda, ketimbang menunda pembayaran gaji tenaga kontrak

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/AMARĀ OLA KEDA
Suasana sidang paripurna DPRD Flores Timur 

Honor Forkompinda Flotim Rp 10 Juta Perbulan, Gaji Teko Malah Ditunda Bayar 3 Bulan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM: Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM |LARANTUKA-- Setelah adanya kebijakan pengurangan jam kerja dan pemangkasan upah bagi tenaga kontrak (teko), pemerintah daerah Flores Timur (Flotim) kembali mengusulkan penundaan pembayaran gaji teko selama tiga bulan, terhitung Oktober-Desember 2021. 

Ironisnya, usulan yang sebelumnya ditentang DPRD Flotim, malah disetujui seluruh anggota DPRD saat rapat paripurna yang digelar di balai gelekat, Jumat 18 Juni 2021. 

Usulan itu sempat dibantah anggota DPRD dari fraksi Golkar, Yosep Nani Bethan dan Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon. Nani Bethan bahkan, meminta pemerintah daerah memangkas honor bupati dan pimpinan Forkompinda, ketimbang menunda pembayaran gaji tenaga kontrak

Penundaan pembayaran gaji tenaga kontrak, menurut dia, akan berdampak pada motivasi dan semangat kerja tenaga kontrak dalam mendukung pemerintahan. 

Baca juga: Kualitasnya Mendunia, Ekspor Gurita Flores Timur Tembus Pasar Eropa

"Ini akan menciptakan keresahan pada teko. Kita sudah kurangi jam kerja dan upah mereka, sekarang kita pending bayar gaji tiga bulan. Tidak ada istilah pending untuk hak teko, mending kita pending satu proyek atau pangkas honor bupati dan forkompinda, daripada mereka yang dikorbankan," ujarnya.

Asisten 1 Setda Flotim, Abdul Razak mengaku keputusan itu terpaksa dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi keuangan daerah guna menjawab amanat PMK terkait refocusing dan realokasi anggaran. 

"Terpaksa kami lakukan untuk menjawab kondisi yang ada. Pending pembayaran hanya tiga bulan. Setelah normal, kita akan distribusi kembali," katanya. 

Penjelasan pemerintah itu akhirnya diterima DPRD yang sebelumnya menolak rencana itu. DPRD pun sepakat dan menyetujui penundaan pembayaran gaji bagi tenaga kontrak selama tiga bulan. 

Baca juga: Kurangi Jam Kerja, Pemda Flores Timur Tunda Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Selama 3 Bulan

Terkait usulan DPRD soal pemangkasan honor Forkompinda, Abdul mengaku pemerintah sudah melakukannya.

"Bupati sudah kurangi honor Forkompinda dari Rp 20 juta turun manjadi Rp 10 juta perbulan. Berlaku sejak tahun ini," tandasnya. 

Untuk diketahui, besarnya honor Forkompinda Flotim yang mencapai Rp 20 juta perbulan itu menjadi sorotan publik. Polemik ini sering diangkat oleh aktivis Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) dalam setiap aksinya.

Honor Forkompinda yang sebelumnya hanya Rp 2 sampai jutaan itu, tiba-tiba naik menjadi Rp 20 juta perbulan.

Baca juga: Ada Pro Kontra Pembentukan Pansus DPRD Flores Timur Telusuri Anggaran Covid-19 dan Program Kelor

Kenaikan honor Forkompinda itu pun dinilai tidak wajar karena tidak sesuai dengan PAD Flotim yang tidak memenuhi target dan masuk kategori sangat rendah. (*)
 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved