Breaking News:

Tanggapan Pakar Hukum Terkait Perdes Pengurangan Biaya Adat

rencana itu harus diwujudkan karena dari pengamatannya, kehidupan masyarakat sudah ke arah konsumtif pesta

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/AMARĀ OLA KEDA
Pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr.John Tuba Helan 

Tanggapan Pakar Hukum Terkait Perdes Pengurangan Biaya Adat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA--Pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr.John Tuba Helan menanggapi wacana pembentukan Perdes pengurangan biaya adat dan pesta. Ia mengaku tertarik dengan gagasan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli itu.

Ia mengaku siap membuat kerangka atau draft rancangan peraturan desa (Ranperdes) secara gratis tanpa biaya, dengan isi materi muatan ranperdes-nya ditentukan oleh pemangku kepentingan di desa masing-masing sesuai dengan konsensus sosial setempat.

Ahli Hukum asal Pulau Adonara, Flores Timur ini mengatakan, rencana itu harus diwujudkan karena dari pengamatannya, kehidupan masyarakat sudah ke arah konsumtif pesta yang perlu dibenahi.

"Pada dasarnya saya sangat mendukung gagasan pembentukan peraturan desa tentang penghematan atau pengurangan beban biaya pesta adat orang hidup maupun mati, pesta sambut baru dan lain-lain, agar ekonomi masyarakat tidak merosot karena beban utang sampai bertahun-tahun,," ujarnya kepada wartawan, Sabtu 19 Juni 2021.

Baca juga: Kurangi Jam Kerja, Pemda Flores Timur Tunda Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak Selama 3 Bulan

Sebagai bentuk dukungannya, ia bersedia membantu para kepala desa dan BPD merancang kerangka Perdes yang isi materinya akan diisi oleh para pemangku kepentingan desa setempat.

"Bentuk dukungan ini tanpa bayaran sebagai bentuk pengabdian untuk Lewotana. Namun semuanya ini berdasar inisiatif Kades dan BPD sehingga bentuk dukungan saya sebagai tindak lanjut dari inisiatif mereka demi pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih kuat tanpa beban pengeluaran yang terlalu memberatkan," katanya.

Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli mengaku bangga karena idenya itu didukung pakar hukum.

Baca juga: Kualitasnya Mendunia, Ekspor Gurita Flores Timur Tembus Pasar Eropa

"Pemda harus hadir menjadi fasilitator dan dinamisator untuk memecahkan masalah ini dengan melahirkan peraturan desa yang mensejaterahkan rakyat, mengingat populasi penduduk kini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, karena budaya konsumerisme tak terkendali," katanya.

"Tidak ada alasan pesta dengan uang sendiri jadi tidak mau diatur. Hidup bermasyarakat dan bernegara harus ada solider ekonomi dalam bentuk persepakatan penghematan pesta adat. Masa sudah tahu itu utang, tapi mau buat terus. Ini kan tidak mendidik. Mending simpan uang untuk usaha ekonomi produktif," tandasnya. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved