Breaking News:

Bupati dan Wakil Bupati TTU Ikuti  Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021.

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib  pemerintahan, berhak diperoleh setiap warga

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/Dokumentasi Diskominfotik TTU  
Pose Bupati dan Wakil Bupati TTU saat mengikuti kegiatan Pembekalan Kepemimpinan, Senin, 14/06/2021 

Bupati dan Wakil Bupati TTU  Ikuti  Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021.

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-- Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David dan Drs. Eusabius Binsasi  mengikuti  kegiatan Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati dan serta Wakil Walikota non petahana Tahun 2021 gelombang ke-2 secara virtual pada, Senin, 14 Juni 2021

Berdasarkan rilis yang dikirim Diskominfotik Kabupaten TTU, Rabu, 16/06/2021 menginformasikan, Kegiatan ini  diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia .

Menteri Dalam Negeri RI Prof. DR. Muhammad Tito Karnavian dalam sambutan sekaligus momentum pemaparan materi berjudul "Peran Strategis Kementeriaan Dalam Negeri  dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat  serta kewilayahan"  menjelaskan perihal isi Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal.

Baca juga: Dua Pasien di Kabupaten TTU Terkonfirmasi Positif Covid-19

Menurut Tito, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib  pemerintahan, berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berpijak pada pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 1 perihal belanja daerah, Tito menerangkan, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. 

Berdasarkan hal tersebut di atas,  maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan SPM sekurang-kurangnya layanan  terkait dengan pelayanan informasi rawan bencana meliput penyusunan kajian risiko bencana serta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (Kie) rawan bencana (per jenis bencana).  

Pemerintah Kabupaten/Kota juga  diwajibkan menyediakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Baca juga: Bupati TTU : Lulusan Universitas Timor Jadi Penggerak dan Pelopor Pembangunan

Bagi  Tito, ada pula kebijakan kementerian dalam negeri perihal penanganan penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk keselamatan rakyat yang mana dilakukan melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Selain Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, ada juga 3 pemateri lainnya yaitu : Prof. Muchlis Hamdi dengan materi : Sistem Pemerintahan Indonesia.

Sementara itu, Dr. Suhajar Diantoro, M Si selaku staf ahli Mendagri bidang pemerintahan menyampaikan materi berjudul "Kepemimpinan dan Etika pemerintahan". Sedangkan Dr. Akmal Malik  selaku Direktur  Jenderal OTDA menyampaikan materi seputara "Isu strategis otonomi daerah dan permasalahannya,".

Kegiatan pembekalan kepemimpinan ini diikuti oleh kurang lebih 226 Bupati, Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Walikota Non Petahana  yang  berlangsung selama 5 hari  yakni sejak Senin,14 Juni hingga Jumat,  18 Juni 2021. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved