Breaking News:

Kasus (Dugaan) Korupsi Gratifikasi DPRD dan Polres Ende

Ada 7 anggota DPRD Ende yang diduga menerima suap atau gratifikasi dari Direktur PDAM Ende dalam kasus Perda Inisiatif Penyertaan Modal.

Editor: Agustinus Sape
Foto Pribadi
Steph Tupeng Witin 

Kasus (Dugaan) Korupsi Gratifikasi DPRD dan Polres Ende

Oleh Steph Tupeng Witin
Penulis Buku “Politik Dusta di Bilik Kuasa” (JPIC OFM, 2018)

POS-KUPANG.COM - Kasus dugaan korupsi gratifikasi yang bermula dari inisiatif DPRD Ende dalam Rancangan Perda Penyertaan Modal PDAM terjadi tahun 2015, lalu mencuat ke publik mulai 2016 dan dilaporkan ke Polres Ende tahun 2017. Ada 7 anggota DPRD Ende yang diduga menerima suap atau gratifikasi dari Direktur PDAM Ende dalam kasus Perda Inisiatif Penyertaan Modal.

Pasal 12B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sementara Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sudah lima tahun kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Ende periode 2014-2019 itu mengendap di laci Polres Ende. Andaikan laci Polres Ende ini area aliran sungai maka kasus ini telah menjadi lumut berwarna kekuning-kuningan. Polres Ende sudah melakukan proses penyelidikan.

Kasat Reskrim Ende kala itu, Aba Mean sigap mendatangi DPRD dan menyita beberapa dokumen. Entah dokumen apa yang disita kala itu. Aba Mean punya rekam jejak buruk dalam beberapa kasus hukum kontroversial di Kabupaten Lembata. Maka mengharapkan proses hukum kasus korupsi gratifikasi DPRD Ende bisa berjalan baik dengan mengandalkan nama orang ini, ibarat membuang emas ke mulut babi. Buktinya, hingga Aba Mean meninggalkan Polres Ende, perkembangan kasus gratifikasi baru pada tahap “mengumpulkan bukti.”

Direktur PDAM Soedarsono sudah diperiksa berulang-ulang. Soedarsono telah mengakui pemberian SPPD kepada para terduga. Katanya, untuk kepentingan konsultasi Perda Inisiatif Penyertaan Modal kepada PDAM senilai Rp3,5 miliar (FP 2/10/2017).

SPPD biasanya diberikan atasan kepada bawahan. Artinya, tujuh anggota DPRD Ende adalah bawahan Direktur PDAM Ende. Sebuah penghinaan level dewa kepada anggota DPRD. Tapi korupsi lebih nikmat daripada kehormatan sebagai pilihan rakyat.

Dokumen-dokumen bukti hukum seperti Surat Perintah Tugas dari DPRD Ende, Voucher biaya perjalanan dinas anggota DPRD Ende dalam rangka konsultasi tentang rencana penyertaan modal kepada PDAM Ende, kuitansi penerimaan uang oleh anggota DPRD Ende, bukti/kuitansi pengembalian uang oleh anggota DPRD Ende, pengakuan dari Dirut PDAM Ende Soedarsono dan beberapa dokumen terkait lainnya dinilai valid oleh hakim dalam sidang praperadilan 2018.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved