Breaking News:

Gelar Unjuk Rasa, ANTRA RI Minta Polda NTT Tangani Kasus PTDH di Kabupaten Rote Ndao

Gelar Unjuk Rasa, ANTRA RI Minta Polda NTT Tangani Kasus PTDH di Kabupaten Rote Ndao

Editor: Kanis Jehola
Gelar Unjuk Rasa, ANTRA RI Minta Polda NTT Tangani Kasus PTDH di Kabupaten Rote Ndao
POS-KUPANG.COM//Irfan Hoi
Ketua ANTRA RI, Junus Panie (kanan)

Gelar Unjuk Rasa, ANTRA RI Minta Polda NTT Tangani Kasus PTDH di Kabupaten Rote Ndao

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sejumlah massa dari Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Republik Indonesia ( ANTRA RI) menggelar aksi unjuk rasa.

Aksi tersebut digelar di depan markas Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur, pada Kamis 10 Juni 2021.

Dalam tuntutannya, ANTRA RI meminta Kapolda NTT untuk mengintervensi kasus PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Rote Ndao.

Baca juga: Kabar Liga 1, Ini Daftar Pemain Persib Bandung di Liga 1 2021, Ada Beckham dan Pemain Asing Belanda

Baca juga: Rizieq Sebut Telah Buka Ruang Dialog & Rekonsiliasi dengan Pemerintahan RI Saat Berada di Arab Saudi

ANTRA RI juga meminta aparat kepolisian untuk menetapkan Bupati dan mantan Bupati Rote Ndao sebagai tersangka, karena telah terjadi kerugian negara dalam kasus tersebut.

Ketua ANTRA RI, Junus Panie mengatakan, kasus ini telah dilaporkan sejak tahun 2019 di Polres Rote Ndao, namun hingga saat ini kasus itu terkesan lambat ditangani, dan masih dalam proses penyelidikan.

"Perlu kita ketahui bahwa pelanggran yang diduga dilakukan Bupati dan mantan Bupati Rote Ndao, adalah mereka tidak mengindahkan UU tentang penindakan ASN yang terlibat kejahatan korupsi,"  ujar Junus kepada wartawan usai aksi unjuk rasa.

Baca juga: Admin Web Unit Miliki Peran Penting untuk Tingkatkan Ranking Undana

Baca juga: Dilaporkan ke Polres TTU, PPK Dinas PRKPP Kabupaten TTU Angkat Bicara

Dia menjelaskan, Bupati Rote Ndao harusnya memberhentikan dengan tidak hormat para ASN eks napi koruptor.

Namun yang terjadi, ada ASN eks napi koruptor yang dipekerjakan, bahkan dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Meski saat ini telah diberhentikan, namun pengangkatan ASN eks napi koruptor sebelumnya telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Itu yang memicu kami dari ANTRA RI untuk meminta ketegasan dari Kapolri agar menindak dengan tegas oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Kita minta agar pelaku-pelakunya ditetapkan sebagai tersangka. Kami ingin supremasi hukum ditegakan," ucap Junus.

Ketua ANTRA RI ini juga meminta Kapolda NTT  mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Rote Ndao, yang dinilai lamban menyelesaikan persoalan tersebut.

"Bupati dan mantan Bupati Rote Ndao dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus ditangkap dan diproses, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan sumpah janji saat dilantik menjadi kepala daerah," tandasnya.

Disaksikan awak media, saat aksi unjuk rasa di Polda NTT, ANTRA RI menyerahkan pernyataan sikapnya kepada Kapolda NTT melalui  Kepala Biro Operasional Polda NTT, Kombes. Pol. Ulami Sujaja, SH untuk kemudian diteruskan kepada Kapolda NTT. (Laporan reporter POS -KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved