Breaking News:

Terkait Pinjaman Daerah, Pengamat Ekonomi : Pendapatan Tidak Penuhi Target Berimbas ke APBD

APBD dari masing-masing daerah sementara penerimaan APBD di NTT selalu dinamis alias tidak tetap

Terkait Pinjaman Daerah, Pengamat Ekonomi : Pendapatan Tidak Penuhi Target Berimbas ke APBD
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Pengamat ekonomi, Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si

Terkait Pinjaman Daerah, Pengamat Ekonomi : Pendapatan Tidak Penuhi Target Berimbas ke APBD

POS-KUPANG.COM | KUPANG --Pemerintah daerah akhir-akhir ini gencar mengambil sikap untuk melakukan pinjaman daerah ke PT SMI dan juga bank-bank. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan pada pembangunan sejumlah infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengamat ekonomi, Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, menyebut langkah yang diambila oleh pemerintah daerah sebetulnya diperbolehkan oleh aturan. Namun, peminjaman baginya harus seimbang dengan sumber pendapatan dari daerah itu sendiri agar bisa membayar pokok dan bunga pinjaman. 

"Dari sisi regulasi semangat untuk pinjaman daerah itu dibenarkan namun harus memperhatikan ruang fiskal dari masing-masing daerah. APBD itu instrumen fiskal, yang memiliki fungsi alur dan distribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya ketika dihubungi pos Kupang, Selasa 8 Juni 2021 petang. 

Baca juga: IOM Kupang Pastikan Ikuti Regulasi Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan di Kupang NTT

Mantan sekda kota Kupang ini menjelaskan, pinjaman ini disebabkan pendapatan daerah tidak mencapai target, juga belanja modal daerah yang terus meroket sehingga mengalami defisit pada APBD. 

Pinjaman atau utang daerah ini  menurutnya, dijaminkan dengan APBD dari masing-masing daerah sementara penerimaan APBD di NTT selalu dinamis alias tidak tetap karena berkaitan dengan perkembangan ekonomi daerah. 

"Penerimaan itu berasal dari pajak dan retribusi daerah. Nah, perekonomian kita juga tidak stabil begitu juga penerimaan juga berkurang, itu jelasa akan membebani APBD. Konsekuensinya rakyat juga akan terkena imbas," sebutnya. 

Ia mengungkapkan, jika masyarakat sudah mengalami dampak, insentif bagi masyarakat seperti disektor pendidikan dan kesehatan juga akan berkurang. Apa lagi semua pendanaan dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur. 

Untuk perhitungan pinjaman, sebutnya, dilakukan penghitungan dengan berbagai variabel, misalnya konsistensi pendapatan selama lima tahun terakhir. 

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Era Pandemi Butuh Dukungan Kolaborasi

Menurutnya, daerah di NTT, APBD dan pendaan sebagian besar diberikan dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU dan DAK, sementara saat ini kondisi di NTT sedang mengalami bencana covid-19 dan badai Seroja sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah setempat jadinya menurun. 

Dua bencana yang dialami NTT, sebetulanya membutuhkan sebuah pemulihan ekonomi dan kondisi sosial, namun demikian, Abde menegaskan agar peminjaman harus berdasarkan adanya hal yang mendesak. 

"Ini juga kembali ke keputusan pemerintah daerah dan DPRD, secara objektif memang kondisi ekonomi kita ini tidak stabil, terakhir itu di NTT 0,2 persen. Angka ini buat kita tidak terlalu aman," kata pendiri Institut Kebijakan Publik dan Penganggaran (Kupang Institute) ini. 

Pinjaman ini juga diakibatkan pada proses penyerapan APBD yang diketahui masih dibawah 10 persen sehingga terjadi kekosongan pergerakan ekonomi melalui inevestasi pemertinah.  Padahal di NTT sangat membutuhkan investasi pemerintah melalui proses penyerapan anggaran tersebut. 

Pemerintah daerah akan wajibkan untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman akan dibutuhkan rasionalisasi belanja daerah disejumlah sektor agar bisa menutupi kekurangan anggaran. 

Untuk itu, dia mendorong agar anggaran pada sektor belanja modal di pengadaan mobil, bimbingan teknis, belanja-belanja rapat harus dikurangi dan meningkatkan anggaran di sektor kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan yang justru akan membuka lapangan kerja dan juga mampu memberi dampak baik bagi ekonomi masyarakat di NTT. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved