Breaking News:

Kuasa Hukum Pemilik Lahan Tanggapi Pernyataan Fraksi Gerindra: Mulut Jangan Lebih Lantang dari Otak

DPRD yang bermarga terhormat, seharusnya menghindari diksi-diksi yang melecehkan hati rakyat yang telah memilihnya.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Kuasa hukum warga pemilik lahan, Ruth Wungubelen 

Kuasa Hukum Warga Pemilik Lahan Tanggapi Pernyataan Fraksi Gerindra: Mulut Jangan Lebih Lantang dari Otak

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA-- Pernyataan keras yang dilontarkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Flores Timur, Muhidin Demon yang menyebut aksi pemblokiran jalan oleh warga pemilik lahan sebagai aksi premanisme dibantah kuasa hukum warga, Ruth Wungubelen.

Menurut Ruth, sebagai anggota DPRD yang bermarga terhormat, seharusnya menghindari diksi-diksi yang melecehkan hati rakyat yang telah memilihnya.

"Seharusnya malu ketika rakyat dipaksa mengambil jalannya sendiri menghadapi pemerintah untuk menutut haknya. Jangan mulut lebih lancang dari otak," tegasnya kepada wartawan, Rabu 9 Juni 2021.

Baca juga: Tuntutan Belum Dipenuhi, Warga Pemilik Lahan di Flores Timur Masih Blokade Akses Jalan ke Bandara

Ia juga mempersilahkan DPRD untuk membatalkan agenda rapat dengar pendapat (RDP) yang telah ditetapkan.

"Kalau Muhidin mau membatalkan agenda RDP dengan pemerintah, ya silakan saja, tapi ingat, aksi masyarakat bukan syarat digelarnya RDP. Jangan jadikan aksi masyarakat ini sebagai celah menutupi ketidakmampuan memahami tupoksi," ujarnya.

Sebagai partai pendukung utama pemerintah, Muhidin selaku ketua fraksi Gerindra, seharusnya bertanggung jawab terhadap kelakuan penganiayaan terhadap hak rakyat. Apalagi, upaya persuasif telah dilakukan termasuk somasi, namun pemerintah malah menantang pemilik lahan.

"Ada asap ada api, Gerindra mau pasang badan ya dari awal melihat ketidakadilan ini terjadi. Gerindra tidak melihat kenapa lahan bendara dibayar dan atas nama refocusing membiarkan anggaran pembebasan lahan warga dibatalkan. Coba Muhidin temukan jawabannya," katanya.

Baca juga: Formasi Terbaru CPNS dan PPPK Kabupaten Flores Timur

"Jangan lalat di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata menjadi tdk terlihat. Yang preman itu siapa? Yang preman itu yang membiarkan hak rakyat diberangus. Jangan menutup ketidakbecusan dengan mengalihkan persoalan ke rakyat. Yang preman itu adalah yang telah membujuk menipu masyarakat mengikhlaskan haknya lalu, tidak mau bayar," sambungnya.

Mantan anggota DPRD ini juga menyebut Ketua Fraksi Gerindra tidak konsisten dengan pernyataannya saat rapar dengar pendapat bersama warga pemilik lahan.

"Fraksi Gerindra sendiri mengeluarkan pernyataan tidak percaya pemerintah, dan mengusulkan kepada DPRD untuk membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah, bagaimana rakyat tidak mengambil sikap? Pernyataan tersebut justru memprovokasi rakyat," tandasnya.

Warga pemilik lahan di Kelurahan Weri menutup akses jalan ke Bandara
Warga pemilik lahan di Kelurahan Weri menutup akses jalan ke Bandara (POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA)

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Flotim, Muhidin Demon mengatakan penutupan akses jalan itu menunjukkan warga tidak menghargai lembaga DPRD yang sudah mengagendakan rapat bersama warga pemilik lahan dan pemerintah menyelesaikan persoalan itu.

"Ini soal komitmen dan marwah lembaga. Kesepakatan sudah dibuat. Pimpinan DPRD sudah petuk palu. Sangat disesalkan, lembaga seakan tidak dihargai. Tidak perlu lagi ada rapat kalau warga sudah lakukan aksi premanisme begini," tegasnya.

Ia menyarankan warga pemilik lahan melalui kuasa hukumnya menempuh jalur hukum, daripada mengambil langkah penutupan akses jalan.

"Seharusnya ambil langkah yang beretika. DPRD sudah siap pasang badan untuk fasilitasi bersama pemerintah. Tetapi kalau dengan gaya premanisme, DPRD tidak perlu lagi menghadirkan pemerintah. Percuma saja. Apa yang sudah disepakati tidak perlu lagi dibahas," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved