Breaking News:

Bupati Yohanis : Penetapan Perbatasan Sumba Barat,SBD & ST Berdasakan Keputusan Redambolo dan Bogor

jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat terhadap nota pengantar atas LKPJ

POS KUPANG.COM/PETRUS PITER
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H membacakan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat atas LKPJ Bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Selasa 8 Juni 2021  

Bupati Yohanis :  Penetapan Perbatasan Sumba Barat-SBD & ST Berdasakan Keputusan Redambolo dan Bogor

POS-KUPANG.COM|WAIKABUBAK---Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menyatakan pemerintah sejalan dengan pendapat DPRD tentang penetapan tapal batas administrasi pemerintahan Kabupaten Sumba  Barat dengan Kabupaten Sumba  Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah.

Penetapan ini berdasarkan kesepakatan bersama  Redambolo, Sumba Barat Daya dan Labuan Bajo, Manggarai Barat serta kesepakatan bersama di Bogor Jawa Barat yang difasilitasi pemerintah propinsi NTT dan pemerintah pusat.

Demikian jawaban pemerintah Sumba Barat atas sorotan fraksi Golkar, PDIP dan PKB-PAN tentang penyelesaian tata batas Sumba Barat-Sumba Barat Daya dan Sumba Barat-Sumba Tengah pada sidang paripurna DPRD Sumba Barat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H

Rapat ini, dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat terhadap nota pengantar atas LKPJ Bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Selasa 8 Juni 2021.

Baca juga: Tahun Ajaran Baru di Sumba Timur,  Hanya Zona Hijau yang Bisa Tatap Muka Terbatas

Dikatakanya, pada Bulan Mei 2021, ia mengikuti rapat di kantor gubernur NTT bersama bupati Sumba Barat Daya dan bupati Sumba Tengah yang dipimpin bapa Gubernur NTT, Viktor  Bungtilu Laiskodat, S.H.

Dalam pertemuan itu, sepakat menyerahkan persoalan itu sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri RI.

Pihaknya melalui Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba bersama staf telah berangkat ke Jakarta beberapa waktu lalu menyerahkan dokumen menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk memutuskan tata batas administrasi pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah.

Karena itu, selaku Bupati Sumba Barat menghimbau seluruh masyarakat Sumba Barat menghormati apapun keputusan pemerintah pusat.

Baca juga: Pemkab Sumba Timur Kembangkan Pisang Anti Penyakit Layu Fusarium

Diberitakan sebelumnya fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi PDIP dan Fraksi  PKB-PAN DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam pemandangan umumnya terhadap nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 menyoroti soal tapal batas

Sampai saat ini, tapal batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba  Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah yang hingga kini belum tuntas.

Ketiga fraksi  tersebut mendorong pemerintah daerah berjuang mempertahankan tapal batas Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya diselatan Sumba Barat adalah di kali Pola Pare.

Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama Redambolo di Sumba Barat Daya dan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang difasilitasi pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved