Breaking News:

PD Pasar Naikan Tarif Sewa Kios, DPRD Kota Kupang Minta Dipertimbangkan Lagi

justru akan 'mencekik' keuangan pedagang yang sedang dihantam pandemi covid-19 dan juga bencana siklon Seroja.

Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/IRFAN HOI
Ketua Fraksi PKB, Ewalde Thedora Taek 

PD Pasar Naikan Tarif Sewa Kios, DPRD Kota Kupang Minta Dipertimbangkan Lagi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Perusahan Daerah (PD) Pasar menaikan sewa kios di tiga pasar besar di Kota Kupang, dinilai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang untuk dipertimbangkan kembali.

Penegasan ini dikatakan Ketua Fraksi PKB, Ewalde Thedora Taek yang menyebut rencana kenaikan tersebut justru akan 'mencekik' keuangan pedagang yang sedang dihantam pandemi covid-19 dan juga bencana siklon Seroja.

Walde menegaskan agar pihak PD pasar bisa mempertimbangkan kembali rencana tersebut agar bisa membantu pedagang.

"Pada saat pemandangan umum fraksi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak ongkos kenaikan sewa kios pada tiga pasar besar di kota Kupang, yakni pasar Naikoten, Fatubesi, dan Fatululi," katanya di gedung DPRD kota Kupang, Selasa 8 Juni 2021.

Theodora Ewalde Taek
Theodora Ewalde Taek (Pos Kupang/Hermina Pello)

Ditengah suasana bencana, kata dia, membuat daya beli masyarakat berkurang yang juga menyebabkan jumlah pendapatan pedagang ataupun pengusaha akan berkurang.

Baca juga: Rencana KBM Tatap Muka Juli 2021, Anggota DPRD Kota Kupang Minta Adanya Kajian Khusus

Lebih jauh ia menerangkan adanya intervensi pemerintah pusat untuk anggaran bisa diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Hal tersebut perlu dilakukan pemerintah didaerah yang harusnya bisa memberi kelonggaran bagi pedagang untuk tetap membayar harga sewa tetap dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Penjelasan dari PD pasar katanya sudah ada kajian dan sosialisasi kepada pedagang, kita minta untuk dipertimbangkan kembali. Saya tidak tauh pedagang sudah bayar atau belum, nanti kita cek," tegasnya.

Politisi PKB ini menegaskan untuk melangkah ke harga kenaikan, mestinya dilakukan perubahan peraturan daerah di tahun 2020 ke tahun 2021. Pasalnya, PD pasar bukan satu-satunya OPD sebagai sumber pendapatan daerah.

Alasan dari PD pasar akibat adanya target PAD yang harus dicapai oleh pihaknya, dinilai Walde harusnya rencana itu dikaji lebih jauh dan bisa mempertimbangkan kondisi saat ini dengan tidak dalam kepentingan pengelola namun lebih jauh dari itu menyakut kepentingan pedagang.

Baca juga: Jawaban Tidak Sesuai Pertanyaan, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang Sebut Pemkot Asal-Asalan

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved