Breaking News:

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Walhi NTT : Hentikan Kebijakan yang Tidak Ramah Lingkungan 

harusnya menjadi peringatan keras untuk membenahi hubungan dengan alam sebagai tempat berpijak manusia

istimewa
Dominkus Karangora Koordinator desk Bencana WAHLI NTT 

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Walhi NTT : Hentikan Kebijakan yang Tidak Ramah Lingkungan 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Melihat berbagai kebijakan pemerintah  selama ini yang tidak pro terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, Walhi NTT memberi penegasan terhadap pemerintah untuk mengurangi bahkan menghentikan segala kebijakan yang tidak ramah pada lingkungan

Hal ini ditegaskan, Kordinator Deks Bencana WALHI NTT, Dominikus Karangora kepada pos Kupang, Sabtu 5 Juni 2021 bertepatan dengan peringatan hari Lingkungan Hidup Tahun 2021. 

Dia menjelaskan, bencana iklim yang terjadi pada 05 April 2021 di 18 kabupaten/kota ini harusnya menjadi peringatan keras untuk membenahi hubungan dengan alam sebagai tempat berpijak manusia.

"Bagi sebagian besar orang bencana ini adalah bencana alam namun bagi kami bencana ini adalah bencana ekologis atau bencana yang terjadi akibat keserakahan manusia," jelasnya. 

Baca juga: WALHI NTT: Mitigasi Bencana Harus Menjadi Proritas Pemerintah

Pernyataan ini, kata dia, juga didasarkan pada penjelasan Kepala BMKG  Dwikorita Karnawati yang menyampaikan, siklon tropis merupakan bukti nyata dari perubahan iklim, pasalnya selama ini siklon tropis tidak perna terjadi di Indonesia namun 10 tahun belakangan sering terjadi di Indonesia.

Menurut Dominikus, data yang disajikan BMKG mengungkapkan penyebab terjadinya siklon tropis seroja adalah terjadinya kenaikan suhu di udara khususnya permukaan laut di Samudera Hindia yang mencapai 29 derajat celsius dari rata-rata 26,5 derajat celsius. 

"Secara teori, kenaikan suhu di permukaan laut maupun udara pada umumnya terjadi akibat hilangnya wilayah resapan emisi akibat kebijakan ekonomi yang tidak memperhitungkan batas kemampuan lingkungan," tambahnya. 

Kebijakan Pemerintah turut serta menyumbang penurunan kawasan serapan emisi. Misalnya berkurangnya kualitas maupun kuantitas hutan di Kalimatan, Sumatra dan Papua akibat perluasan wilayah konsesi perkebunan monokultur kelapa sawit dan pertambangan.  

Baca juga: Nilai Penetapan Darurat Bencana Masih Jalan Ditempat, Berikut Rekomendasi WALHI NTT

Diungkapkannya, wilayah NTT pun terjadi demikian, untuk kepentingan perkebunan monokultur, pertambangan dan pariwisata, pemerintah daerah dengan mudanya memberikan leluasa pada korporasi untuk mengeksploitasi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Misalkan yang terjadi di wilayah konsesi milik PT MSM (Muria Sumba Manis) seluas 52 ribu hektar di Sumba Timur maupun  wilayah konsesi pertambangan PT. Sumber Jaya Asia dengan luas konsesi mencapai 77,43 hektar yang berada di kawasan hutan lindung. 

Halaman
123
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved