Breaking News:

Mayoritas Fraksi Terima LKPj Walikota Kupang dalam Pemandangan Umum

bukti pemerintah kota (Pemkot) tidak responsif terhadap wabah covid-19 dan program bagi kepentingan masyarakat

POS KUPANG.COM/IRFAN HOI
Suasana sidang LKPj walikota Kupang di DPRD  

Mayoritas Fraksi Terima LKPj Walikota Kupang dalam Pemandangan Umum

POS-KUPANG.COM | KUPANG --Kelanjutan sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Kupang tahun 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kupang, diketahui mayoritas fraksi menerima dan menyetujui nota pengantar LKPj walikota Kupang.

Meski demikian, sidang dengan agenda tunggal pemandangan umum fraksi yang digelar pada Rabu 2 Juni 2021, pukul 19.00 WITA ini, diwarnai dengan sejumlah catatan kepada walikota Kupang.

Seperti halnya fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang menyoroti tingginha sisa penggunaan anggaran tahun 2020 sebesar 44 miliar lebih. Sisa anggaran yang dikembalikan ini, bagi fraksi Nasdem fakta tersebut merupakan bukti pemerintah kota (Pemkot) tidak responsif terhadap wabah covid-19 dan program bagi kepentingan masyarakat yang dimungkinkan bisa melakukan pembiayaan dari anggaran yang ada.

Selain menyoali anggaran, fraksi Nasdem juga menyoroti bidang pendidikan dan kesehatan ditengah masa pandemi covid-19. Kedua bidang ini merupakan bagian dari ujung tombak dalam penanggulangan covid-19. 

Baca juga: Statmen Berbau SARA, AMPAS Kota Kupang Resmi Polisikan Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe

Sementara itu, fraksi partai Golkar, juga mempertanyakan bantuan bagi korban badai Seroja yang hingga saat ini menurut fraksi partai Golkar banyak warga belum menerima bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya.

Aliansi Mahasiswa  Pemuda Anti Sara (AMPAS) Kota Kupang mendatangi Polda NTT pada Selasa 1 Juni 2021 untuk melaporkan dugaan ujaran SARA oleh Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe.
Aliansi Mahasiswa  Pemuda Anti Sara (AMPAS) Kota Kupang mendatangi Polda NTT pada Selasa 1 Juni 2021 untuk melaporkan dugaan ujaran SARA oleh Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe. (POS KUPANG.COM/ISTIMEWA)

Pemdanganan umum fraksi golkar yang dibacakan Alfred Djami Wila itu mempertanyakan pengadaan alat penampung air pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Kupang yang disinyalir tidak tepat sasaran.

Selain itu, fraksi Golkar juga meminta penjelasan Pemkot terkait dengan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dinilainya masih jauh dari harapan. Padahal, anggaran yang digelontorkan pada sektor ini cukup besar ditahun 2020.

Baca juga: Tellendmark : Anggota Beri Dukungan ke BK Proses Viralnya Ucapan Ketua DPRD Kota Kupang Berbau SARA

Fraksi gabungan dari Amanat Persatuan Indonesia, melalui juru bicaranya, Yusuf Abjena menegaskan agar pemerintah dapat menjelaskan secara terperinci pengelolaan dana covid-19 sehingga bisa disampaikan ke publik.

Tiga orang perwakilan AMPAS Kota Kupang tengah membuat laporan polisi di ruang SPKT Polda NTT Rabu, 02 Juni 2021.
Tiga orang perwakilan AMPAS Kota Kupang tengah membuat laporan polisi di ruang SPKT Polda NTT Rabu, 02 Juni 2021. (POS-KUPANG.COM/RAY REBON)

Fraksi API juga menyoali anggaran perbaikan gizi buruk 1 miliar dan program kesehatan masyarakat sebesar 17,3 miliar. Jumlah anggaran tersebut, diketahui tidak sejalan dengan penekanan angka gizi buruk yang justru naik pada tahun 7,9 persen bila dibanding pada tahun 2019 hanya diangka 2,17 persen.

Dikesempatan tersebut, hal lain juga ditanyakan fraksi partai PDIP berkaitan dengan anggaran 37 miliar bagi penanganan bencana badai Seroja. Frkasi PDIP melihat ungkapan tersebut mesti dipertanggungjawabkan oleh Pemkot agar masyarakat kota Kupang dapat memahami lebih jelas.

Fraksi PDIP juga menyebutkan, adanya perkembangan peredaran dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (Dana PEM) sebesar 104 miliar lebih dengan jumlah penerima 16.959. Jumlah tersebut, bagi fraksi PDIP dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Pemkot mengenai dampak dari penyerapan anggaran ini kepada masyarakat.

Anggota DPRD dan sejumlah staf di ruang sidang utama Sasando, gedung DPRD Kota Kupang.
Anggota DPRD dan sejumlah staf di ruang sidang utama Sasando, gedung DPRD Kota Kupang. (POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI)

Hal berbeda dijelaskan fraksi Demokrat yang mengakui adanya kemajuan dari Pemkot Kupang dalam mengelola sejumlah anggaran di tahun 2020 lalu. Pencapaian tersebut juga ditandai dengan Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT.

Diketahui, hari ini, Kamis 3 Juni 2021, agenda sidang LKPj walikota Kupang di DPRD kota Kupang akan kembali dilanjutkan sekira pukul 10.00 Wita untuk mendengar jawaban Pemkot perihal pemandangan umum fraksi-fraksi. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved