Breaking News:

ICW Akan Hadirkan Sekolah Anti Korupsi di Kupang, Ini Tujuannya

Indonesian Corruption Watch ( ICW) mengajak para jurnalis, masyarakat sipil, dan CSO mendukung Sekolah Anti Korupsi di Kupang

ICW Akan Hadirkan Sekolah Anti Korupsi di Kupang, Ini Tujuannya
POS-KUPANG.COM/RAY REBON
Peneliti ICW Niza Rizkiah dan Direktur Lakmas NTT Viktor Manbait serta moderator Palce Amalo (Tengah) yang menyampaikan sosialisasi dan diskusi tentang Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) di Hotel Greenia Kupang, Minggu 30 Mei 2021.

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Maraknya Kasus Korupsi di wilayah Provinsi NTT membuat Indonesian Corruption Watch ( ICW) mengajak para jurnalis, masyarakat sipil, dan CSO mendukung pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi ( SAKTI) di Kupang.

Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi memiliki banyak kelemahan internal maupun eksternal yang semakin melemahkan kedudukan KPK sebagai lembaga anti korupsi.

Bahkan selama 2013 hingga saat ini perekrutan dan pembentukan kader anti korupsi belum berjalan maksimal sehingga ICW akan turun ke daerah yang tercatat memiliki kasus korupsi tinggi agar memberikan pelatihan dan pembinaan bagi kader dan jejaring anti korupsi di daerah.

Baca juga: Kode Redeem FF Selasa 1 Juni 2021, Buruan Klaim Kode Redeem Free Fire Terbaru

Baca juga: Operasi Pencarian Nelayan Hilang di Desa Tablolong Masih Nihil, Pencarian Masih Berlanjut

Demikian persoalan diatas dihasilkan dalam diskusi dan sosialisasi Sekolah Anti Korupsi (Sakti) dari ICW bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang di Hotel Greenia Kupang, Minggu 30 Mei 2021.

Peneliti ICW, Niza Rizkiah membeberkan sejumlah kelemahan KPK yang terbentuk sebagai lembaga adhoc pada 2008 lalu telah menuai banyak kontraversi yang berupaya melemahkan lembaga KPK dari segi regulasi maupun legislasi.

Sejumlah intervensi terhadap KPK antara lain secara regulasi pihak pembentuk undang-undang, maupun birokasi serta pengusaha berusaha memberi intervensi melalui kekuasan maupun kepentingan politik yang melemahkan posisi KPK.

Baca juga: Mahasiswa Undana Kupang Ikut Pembekalan KKN 2021 Secara Daring

Baca juga: Kembali Raih Opini WTP, Begini Kata Walikota Kupang 

"Menurut banyak kalangan yang berkepentingan menganggap lembaga KPK sebagai ancaman sehingga melakukan intervensi untuk melemahkan posisi KPK," ungkap Niza.

Bentuk intervensi lainnya, menjadikan Anggota KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan agar lebih mudah mengatur sesuai keinginan pemerintah/rezim yang berkuasa.

"Ketika KPK telah resmi sebagai lembaga pemerintah dan semua anggota berstatus ASN maka akan dengan mudahnya KPK mendapat intervenai dari segi anggaran maupun kewenangan yang tentunya akan membatasi ruang gerak dari KPK dalam memberantas kasus korupsi," tegas Niza.

Demikian pula upaya kaderisasi, salah satu persyaratan harus melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) namun fakta miris pada tahun 2020 tercatat 75 orang kader yang menjalani TWK.

Halaman
12
Penulis: Ray Rebon
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved