Ternyata Ini Alasan Utama Soeharto Izikan Freeport Sulphur of Delaware Menambang di Papua, Apa?

Ternyata Ini Alasan Utama Soeharto Izikan Freeport Sulphur of Delaware Menambang di Papua, Apa?

Editor: maria anitoda
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). Satgas Amole III bertugas guna menjaga wiayah pertambangan Freeport dari berbagai gangguan. 

POS-KUPANG.COM - Ternyata Ini Alasan Utama Soeharto Izikan Freeport Sulphur of Delaware Menambang di Papua, Apa?

7 April 1967, Soeharto belum genap dua bulan resmi menjadi presiden kedua Indonesia.

Namun, Soeharto sudah memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di Papua.

Baca juga: Inilah Adik Soeharto, Pemilik Usaha Besar Soeharto di Jamannya, Orang Dekat Tangan Kanan Terpercaya

Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno sama sekali belum pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia, seperti melansir Kontan.

Jadi, Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Tanah Air.

Ketika Orde Baru masih berumur jagung, ekonomi Indonesia terbilang masih karut-marut.

Meletusnya peristiwa G30S dan huru-hara di sejumlah daerah pasca-peralihan kekuasaan membuat situasi ekonomi tidak stabil.

Salah satunya terjadinya inflasi yang mencapai 600-700 persen.

Baca juga: Lama Bungkam, Sri Mulyani Bongkar Borok Pemerintahan Soeharto, Singgung Aset Negara, Sindir Siapa?

Hal itu ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan.

Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu.

Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi.

Salah satunya dengan membuka keran investasi bagi Freeport.

Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.

Saat itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan Freeport Sulphur.

Penandatanganan KK disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Halaman
12
Sumber: Grid.ID
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved