Breaking News:

Menkeu Sri Mulyani Resmikan Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP

Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP di Jakarta

Penulis: F Mariana Nuka | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/INTAN NUKA
Tangkapan layar: Menkeu Sri Mulyani memukul gong sebagai tanda peresmian organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP di Jakarta, Senin (24/5/2021) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021 pagi. Sekiranya dalam acara tersebut, ada 18 KPP Madya baru yang terdiri dari 3 KPP di luar Pulau Jawa dan 15 KPP berada di Pulau Jawa.

"Tujuannya tidak hanya sekadar menambah jumlah kantor pajak madya, namun juga makin memberikan pelayanan baik dan terintegrasi bagi para wajib pajak," kata Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya usai memukul gong sebagai tanda diresmikannya organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP tersebut.

Sebanyak 18 KPP Madya tersebut ditambah dengan 20 KPP Madya yang telah ada menjadi 38 KPP. Kata Menkeu Sri, tentunya bertanggung jawab untuk penerimaan sebesar 33,79 persen. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya sebanyak 20 KPP Madya berkontribusi sebesar 19,53 persen.

Baca juga: Usai Perang, Virus Corona Perlahan Memudar dari Bumi Israel, Pembatasan Aktivitas Akan Dicabut

Baca juga: Nasib Ganjar Pranowo Diujuk Tanduk, Tak Diundang PDIP, Prayitno: Mimpi Ganjar Jadi Capres Bisa Tamat

"Artinya, kinerja dari KPP Madya akan sangat menentukan kinerja dari keseluruhan penerimaan pajak kita. Oleh karena itu dukungan dari tata kerja dan organisasi menjadi sangat penting," ungkap Menkeu Sri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan penataan organisasi yakni mengoptimalkan penerimaan pajak dan mewujudkan organisasi yang andal, efektif, dan efisien tercapai.

"Mari kita berikan segenap daya upaya kita agar penataan organisasi bisa berjalan dengan baik. Seluruh elemen harus bersinergi agar proses transisi dan adaptasi yang dibutuhkan bisa berjalan dengan lancar," kata Suryo.

KPP Pratama, lanjutnya, diharapkan mampu mengeksplorasi wilayah kerja masing masing dan memperluas basis perpajakan yang baru serta menjadi sumber data yang penting bagi pengawasan wajib pajak.

Baca juga: Penyaluran BTH di TTS Menunggu Juknis

Baca juga: Indomaret Hari Ini 24 Mei 2021 Beli Deterjen dan Softener Rp 45 Ribu Dapat Diskon Rp 10 Ribu

Adapun dengan adanya reorganisasi instansi unit vertikal DJP ini, ada 24 KPP Pratama yang diberhentikan operasinya dan digabungkan ke 24 KPP Pratama lain. Ada 9 unit kerja berupa 1 Kantor Wilayah (Kanwil), 5 KPP Pratama, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berubah nama. Struktur organisasi baru pada KPP Pratama yang diikuti dengan penyempurnaan tugas dan fungsinya yaitu terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan (I sampai V/VI), Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
Unit kerja yang mengalami perubahan atau penataan organisasi akan beroperasi terhitung mulai tanggal 24 Mei 2021. Sehingga saat ini instansi vertikal DJP terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 4 KPP Wajib Pajak besar, 9 KPP Khusus, 38 KPP Madya, 301 KPP Pratama, dan 204 KP2KP.

Acara peresmian dihadiri oleh sejumlah jajaran DJP dengan mematuhi protokol kesehatan. Acara tersebut juga dilangsungkan secara virtual melalui aplikasi video conference dan disiarkan melalui akun media sosial Youtube Ditjen Pajak RI dengan tema Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved