Breaking News:

Dinas Pendidikan & Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Pungli?

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende di bawah kepemimpinan Kadis Mensi Tiwe dihebohkan dengan perilaku pungutan liar (pungli) dana BOS

Editor: Agustinus Sape
Foto Pribadi
Steph Tupeng Witin 

  Dinas Pendidikan & Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Pungli?
 (Dukung Kejari Ende Proses Hukum Pungli dana Bos)

Oleh Steph Tupeng Witin
Penulis Buku “Politik Dusta di Bilik Kuasa” (JPIC OFM, 2018)

POS-KUPANG.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende di bawah kepemimpinan Kadis Mensi Tiwe dihebohkan dengan perilaku pungutan liar (pungli) dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Dugaan pungli ini selalu dibantah pihak dinas tapi selalu dilawan pihak sekolah yang mengaku menerima pungutan liar itu. Tidak mungkin Dinas P dan K mengaku bahwa mereka melakukan pungutan liar.

Mereka berpikir bahwa pungutan liar itu adalah hal yang wajar saja karena mungkin saja sudah terbiasa. Ketua Rayon II, Flavianus Seru mengaku mengumpulkan uang sebesar Rp870.000 dari sembilan sekolah. Menurut Dinas P dan K, dana itu digunakan untuk sewa gedung dan biaya makan minum (Koran NTT, 13/4/2021).

Sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menghimpun dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) dari sekolah dasar untuk membiayai Bimtek pelatihan menulis karya ilmiah bagi para guru SD di Kabupaten Ende. Setiap SD menyetor Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Sekolah Dasar dengan alokasi dana BOS di bawah Rp70 juta menyetor dana sebanyak Rp1,5 juta untuk satu peserta dan SD yang memiliki alokasi dana BOS di atas Rp70 juta diminta menyetor Rp3 juta untuk dua peserta (Pos-Kupang.com. 8/5/2021).

Pungutan itu disebut “liar” karena tidak sesuai regulasi, patut diduga mengandalkan kuasa (power), diarahkan pada kegiatan yang sesuai atau dekat dengan tuntuan kedinasan dengan kiblat akhir adalah terkumpulnya uang. Penggunaan kekuatan kuasa ini menempatkan institusi SMP dan SD pada posisi lemah karena kedua institusi ini berada di bawah kewenangan kabupaten.

Mungkin pihak dinas melakukan Pungli dengan cara halus tapi pihak SMP dan SD pasti terepresi, tertekan karena sadar akan nasibnya. Bukan cerita baru di Ende bahwa mutasi guru-guru SD dan SMP lebih banyak dikendalikan arus politik primordial. Aparat yang cerdas dan kritis tidak usah berharap banyak mendapatkan ruang pengabdian yang pantas di dalam sebuah birokrasi yang sarat pungli, bungkam kebenaran dan berperilaku asal bapak senang (ABS).

Publik sangat berharap agar Dinas P dan K Ende di bawah kepemimpinan Mensi Tiwe tidak menyulap nama dinas pendidikan dan kebudayaan menjadi dinas pendidikan pungutan liar.

Mengapa kita mesti bicara tentang kasus dugaan pungutan liar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende? Pertama, kasus ini merusak citra Ende sebagai kota pendidikan di Pulau Flores-Lembata khususnya dan Provinsi NTT umumnya. Sejarah peradaban Flores telah membuktikan bahwa Ende adalah kota intelektual di Pulau Flores. Lembaga-lembaga pendidikan berkualitas dari dasar sampai perguruan tinggi berdiri megah di Kota Ende.

Gereja Katolik telah menjadi pioner pendidikan yang mengangkat Flores dari pinggiran ini bisa berbicara di kancah pertarungan gagasan dalam segala dimensi tingkat nasional dan internasional.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved