Breaking News:

Pemda Flotim Diminta Menganalisa Kebutuhan Ideal Perekrutan Tenaga Kontrak

Hari ini, 54 miliar untuk bayar tenaga kontrak, kita kaget. Kita tau ini beban, tapi kebutuhan pemerintah, jadi harus dilayani

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/AMARĀ OLA KEDA
Ketua Fraksi Golkar DPRD Flotim, Nani Bethan 

Pemda Flotim Diminta Menganalisa Kebutuhan Ideal Perekrutan Tenaga Kontrak

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA-- Wacana pengurangan jam kerja terhadap tenaga kontrak oleh pemerintah daerah Flores Timur (Flotim) ditanggapi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Flotim, Nani Bethan mengatakan sebelum kebijakan itu diwacanakan, seharusnya pemerintah berdiskusi dahulu bersama DPRD.

Kebijakan itu, kata dia, secara halus pemerintah daerah merumahkan ribuan tenaga kontrak yang selama ini membantu pemerintahan. 

"Ini secara jelas kita merumahkan mereka (teko). Ini menjadi persoalan kita bersama," ujarnya kepada wartawan, Senin 17 Mei 2021. 

Baca juga: DPRD Flores Timur Tolak Rencana Refocusing Anggaran Reses dan Pokir

Menurut dia, jumlah tenaga kontrak di Flotim cukup besar hingga mencapai 5000-an dan menyedot APBD hingga 54 miliar sebulan. Meski demikian, perekrutan tenaga kontrak ini, menjadi akumulasi dari kebijakan bupati-bupati sebelumnya. 

DPRD Flores Timur saat menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah
DPRD Flores Timur saat menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah (POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA)

"Nanti kita lihat zamannya bupati siapa yang lebih besar tenaga kontrak, bisa dilihat di APBD. Hari ini, 54 miliar untuk bayar tenaga kontrak, kita kaget. Kita tau ini beban, tapi kebutuhan pemerintah, jadi harus dilayani," katanya. 

Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada tahun 2019, yang melarang perekrutan tenaga kontrak. Namun, untuk Flores Timur baru diberlakukan pada 2021 ini. 

Baca juga: Ratusan Nelayan Ikut Diklat, Ini Pesan Ketua DPRD Flores Timur

Sejak pemberlakuan SIPD, proses entri data masuk ditolak, karena Flores Timur masih menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Untuk mensiasati itu, kata dia, harus ada kebijakan yang lebih progres.

"Untuk manjawab persoalan itu, seharusnya kita rumahkan semuanya, tapi satu sisi kita butuh. Karena itu, pemda surati pemerintah pusat terkait persoalan itu. Sampaikan bahwa kita masih pakai sistem SIMDA. Kita kolaborasikan antara SIMDA dan SIPD untuk mengatasinya," jelasnya.

DPRD Flores Timur
DPRD Flores Timur (Net)

"Kita kurangi secara bertahap. Biar ini berjalan dulu sampai Desember dan pemberlakuan SIPD mulai 2022. 
Caranya, pemerintah menganalisa kebutuhan ideal dari tenaga kontrak di semua OPD. Setalah dianalisisa, contohnya kita butuh 2000, pemerintah harus punya planing. Tahun pertama hilangkan 1000 tahun berikutnya 1000 lagi, sehingga ditahun 2016, kita sudah mencapai angka ideal 2000," sambungnya. 

Meski demikian, menurut dia, pemerintah harus punya komitmen untuk tidak menerima lagi tenaga baru. Selain itu, bagi pegawai yang sudah tinggalkan pekerjaan atau mengundurkan diri, tidak perlu lagi dipanggil kembali. Pemerintah juga, harus menyikapi jalur P3K secara baik.

"P3K ini kuoatanya harus dimaksimalkan supaya bisa mencover semua tenaga kontrak," katanya. 

Ia juga menyarankan, program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan anak muda dan ekonomi kreatif diberikan kepada tenaga kontrak yang produktif. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved