Breaking News:

Bupati Belu Ingatkan Dinas LH Percepat Penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup

Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, SpPD mengingatkan kepala Dinas Lingkungan Hidup agar bekerja cepat

POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
BUKA KEGIATAN--Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, SpPD didampingi Dr. Herry Kota dan Plt. Kadis Lingkungan Hidup, Yasintus P. Ulu Leki, saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Pertama Pembuatan KLHS RPJMD 2021-2026, di Aula Betelalenok, Selasa (11/5/2021). 

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA--- Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, SpPD mengingatkan kepala Dinas Lingkungan Hidup agar bekerja cepat dalam menyelesaikan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu tahun 2021-2026.

Pasalnya, dalam pembuatan KLHS, terdapat 11 tahapan proses yang harus dilalui dan saat ini baru masuk tahap keempat yakni Konsultasi Publik Pertama.

Bupati Agus Taolin menegaskan hal itu dalam arahannya saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Pertama di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Selasa 11 Mei 2021.

Bupati Belu mengungkapkan, Konsultasi Publik merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan KLHS-RPJMD Kabupaten Belu tahun 2021-2026. Tujuannya untuk melakukan identifikasi, sinkronisasi data capaian indikator dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainabel Development Golds dalam kurun waktu lima tahun periode RPJMD 2016 - 2021.

Baca juga: Pengelola Panti Asuhan Bina Bunga Bangsa Tini Atambua Terima Kasih Kepada BRI Cabang Atambua

Baca juga: Duta Besar India Apresiasi Bantuan Tabung Oksigen dari Indonesia

Kemudian, menemu kenali dan sinkronisasi data target dan realisasi indikator TPB yang relevan dengan target dan indikator rencana pembangunan

Kata Agus Taolin, isu strategis lingkungan hidup menjadi agenda internasional saat ini sehingga penyusunan KLHS harus menjawabi tuntutan para pemimpin negara dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Di Indonesia, pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Dikatakan, berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS, menjelaskan bahwa RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki dampak luas dan bersifat spesifik.

Baca juga: Pemkot Kupang Kembali Serenggarakan Nikah Massal

Baca juga: Indomaret Hari Ini 12 Mei 2021 Nikmati 4 Jenis Promo Terbaru Termasuk Hanya 5 Hari

"RPJMD ini berdampak pada kehidupan masyarakat luas dan spesifik, oleh karena itu kita harus kaji secara baik dan harus terintegrasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian 17 Tujuan SDG'S, 184 indikator yang merupakan kewenangan Kabupaten Belu yang meliputi 4 Pilar yakni Pilar Sosial, Pilar Lingkungan Hidup, Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum Tata Kelola," terang Bupati Belu.

Lanjut Bupati Agus Taolin, dalam pembuatan KLHS ini, terdapat 11 tahapan proses yang harus dilalui. Saat ini Pemkab Belu masih tahap keempat sehingga perlu kerja cepat sebagaimana ditegaskan Gubernur NTT untuk mempercepat penyusunana RPJMD.

Konsultasi publik lebih menekankan data OPD tentang capaian indikator TPB dalam kurun waktu lima tahun yaitu RPJMD 2016-2020. Hal ini menjadi penting karena sebagai bentuk evaluasi diri dari masing-masing OPD dalam capaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta momentum evaluasi sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan RPJMD 2021-2026.

Halaman
12
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved