2,6 Tahun Pengabdian Lydia Kurniawati Christiyana: Puji Gubernur Viktor Luar Biasa (Selesai)

2,6 Tahun Pengabdian Lydia Kurniawati Christiyana: Puji Gubernur Viktor Luar Biasa (Selesai)

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto 2,6 Tahun Pengabdian Lydia Kurniawati Christiyana: Puji Gubernur Viktor Luar Biasa (Selesai)
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Kakanwil DJPb NTT Lydia Kurniawati Christyana, M.M.

2,6 Tahun Pengabdian Lydia Kurniawati Christiyana: Puji Gubernur Viktor Luar Biasa (Selesai)

POS-KUPANG.COM - SEBELUM meninggalkan Kota Kupang menuju tempat tugas barunya di Pulau Sumatera, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT (  Kakanwil DJPb NTT), Lydia Kurniawati Christiyana mengungkapkan realisasi belanja Triwulan I tahun 2021 yang bersumber dari APBN untuk NTT.

Lydia juga menyinggung kurangnya keinginan untuk berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi antar berbagai pihak dan lembaga.

"Semua kantor-kantor pemerintah pusat yang ada di NTT ya bekerja sendiri. Pemerintah daerah bekerja sendiri, lembaga lain bekerja masing-masing. Padahal ketika itu dikolaborasikan sangat luar biasa," kata Lydia dalam acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang, Senin (3/5). Berikut petikan wawancara lanjutan jurnalis Pos Kupang Intan Nuka dengan Lydia:

Bagaimana tren ekonomi NTT saat ini?

Pada Triwulan I, kalau kita lihat datanya itu membaik. Menunjukkan tren pemulihan ekonomi di NTT. Indikatornya dari perubahan mobilitas atau pergerakan orang.

Baca juga: Promo JSM Hypermart 7-10 Mei 2021, Harga Spesial Aneka Biskuit, Daging Ayam 0.9kg/ekor Rp 29.900

Baca juga: Terminal Haumeni Masih Sepi

Sebelumnya kan kita ada PSBB, kemudian ada PPKM dan PPKM mikro kemudian vaksinasi sudah secara intens dilakukan dan semakin banyak orang sembuh dari sakit Covid-19. Jadi herd immunitynya makin terbentuk, makin banyak orang yang memiliki imunitas.

Perubahan apa yang lebih menonjol?

Kalau kita lihat perubahannya pada Triwulan I itu mobilitasnya ritel dan rekreasi naik. Jadi orang sudah berani keluar untuk piknik, jalan-jalan. Ketika orang jalan-jalan, ada belanja sehingga ada perputaran atau aktivitas ekonomi. Kemudian ada grosir dan farmasi juga naik, jadi orang banyak pergi ke pusat-pusat perbelanjaan. Dibandingkan dengan Bali dan NTB, NTT masih lebih baik secara perubahan mobilitasnya.

Pertanda apa?

Nah, itu menandakan bawah perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda membaik.

Prakiraan Anda untuk kondisi pada Triwulan II?

Kita akan lihat pada Triwulan II nanti, apakah Siklon Seroja ini memberikan dampak yang signifikan mengingat lahan pertanian rusak jadi ada orang yang semula bertani, menghasilkan hasil-hasil pertanian menjadi tidak bisa. Kita akan melihat perkembangannya pada triwulan II nanti.

Bagaimana Realisasi PEN?

PEN-nya NTT di tahun 2021 kurang lebih masih sama. Pertama adalah intervensi kesehatan dari vaksinasi yang diberikan gratis. Rekan-rekan yang divaksin tidak dibayar ya karena itu dibiayai APBN. Kedua, PEN digunakan untuk perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), ada Kartu Sembako, ada BLT Dana Desa kemudian untuk UKM juga diberikan.

Baca juga: Promo JSM Indomaret 7-11 Mei 2021, Minyak Tropical 2L Rp 27.800, Tepung Terigu Sania 1kg Rp 10.000

Baca juga: Konsumsi dan Produksi Pengetahuan Dunia Pendidikan di Era Pandemi

Untuk alokasi secara nasional kalau untuk perlindungan sosial itu Rp 157 triliun. Sedangkan untuk kesehatan Rp 176,3 triliun, untuk UMKM dan korporasi Rp 184 triliun, untuk insentif usaha Rp 58 triliun, dan untuk program-program prioritas Rp 122,44 triliun.

Seperti apa realisasi dana PEN Triwulan I di NTT?

Untuk PKH sudah terealisasi 351.894 keluarga penerima. Untuk Kartu Sembako itu sudah diterima oleh 1.362.837, Bansos Tunai sudah diterima oleh 587.480 keluarga penerima manfaat, Kartu Prakerja 55.581 sedangkan untuk BLT dana desa 48.871.

Untuk program prioritas di sini ada padat karya tunai, jadi intinya adalah Satker kementerian/lembaga yang ada di NTT seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian apabila memiliki pekerjaan atau kegiatan misalnya di Food Estate gitu mereka menggunakan tenaga kerja itu harus dari masyarakat yang kemudian diberikan upah orang per hari.

Untuk Kementerian PUPR itu sudah menyerap 7.284 untuk Triwulan I kemudian untuk Kemenhub itu sudah 340 tenaga kerja dan untuk padat karya dari Pertanian 637 tenaga kerja.

Untuk yang Food Estate terlihat belum ada progress realisasi mungkin sedang dalam preparasi. Untuk bantuan produktif usaha mikro sudah 164.591.

Kalau realisasi Dana Desa?

Masih 9,49 persen, jadi Rp 43 triliun seluruh NTT.

Apa kendala belum optimal penyaluran Dana Desa?

Pertama, waktu Triwulan I masih banyak pimpinan daerah belum membuat peraturan kepala daerah. Nah, sekarang itu sudah semua. Buktinya sekarang sudah bisa menarik pagu Dana Desa. Jadi, 2021 ini ada perbedaan aturan jadi pagu Dana Desa itu harus diambil dulu 8 persen untuk Covid. Itu penyalurannya langsung. Kendala berikutnya, sebagian besar itu menyatakan bahwa perdes APBDesnya belum disusun.

Selama bertugas di NTT, apakah ada kendala?

Yang paling berarti adalah kurangnya keinginan untuk berkoordinasi bersinergi berkolaborasi antar berbagai pihak. Jadi semua kantor-kantor pemerintah pusat yang ada di NTT ya bekerja sendiri.

Pemerintah daerah bekerja sendiri, lembaga lain bekerja masing-masing. Padahal ketika itu dikolaborasikan sangat luar biasa.

Namun dari 2 tahun 6 bulan saya berada di NTT, pada tahun pertama memang awal-awal masih banyak yang buntu tapi bapak Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat) luar biasa sekali. Beliau mengajarkan bahwa kita bekerja itu tidak bisa sendiri tapi harus dengan kolaborasi.

Menurut Anda, kebijakan atau program apa yang tepat untuk NTT?

NTT itu karakteristik geografisnya kepulauan. Kalau dibilang kebijakannya secara umum mungkin belum bisa tepat untuk Flores, Sumba, Timor. Apa yang dilakukan di Sumba belum tentu tepat juga untuk di Timor.

Oleh karena itu memang yang sedang kita kerjakan bersama sama baik dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bapelitbangda, dengan Dinas Sosial dan dinas-dinas terkait adalah merapikan data dasar.

Mengapa data dasar menjadi penting?

Ketika menyatakan kebijakan yang tepat yang mana, kita harus kembali kepada datanya seperti apa. Di Sumba lebih banyak masyarakat yang dikategorikan miskin dibanding dengan wilayah lain.

Maka kebijakan di Sumba seharusnya menurut pendapat saya secara pribadi mungkin lebih dikuatkan terhadap bagaimana mereka memiliki daya untuk berusaha bukan dengan yang sifatnya bantuan uang. Karena kalau diberikan bantuan uang sementara mereka tidak punya usaha maka uang itu akan begitu saja habis. (michaella uzurasi)

Berita Kota Kupang

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved