Breaking News:

Pemprov NTT Buka Posko Pengaduan THR SPSI Kawal Pengusaha Bayar THR

Pihak Pemprov NTT Buka Posko Pengaduan THR SPSI Kawal Pengusaha Bayar THR

POS KUPANG/RYAN NONG
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Provinsi NTT Sylvia R Peku Djawang SP.,MM., (kanan) dalam Workshop Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang pada Senin (16/9/2019) di Lontara 2 Room Hotel Sasando Kupang. 

Pembayaran THR merupakan upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pembayaran THR ini telah ditetapkan dalam PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat PP tersebut, Menteri Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari APBN.

Dalam rilis Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan NTT yang diterima, Minggu (2/5), dijelaskan bahwa kebijakan pembayaran THR tahun 2021 masih sama dengan THR tahun 2020, yang mana THR tidak termasuk tunjangan kinerja.

Hal itu tentu saja sebagai bentuk komitmen pemerintah yang masih terus fokus pada penanganan Covid-19 termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun dasar pemberian THR tahun 2021 adalah gaji yang diberikan pada bulan April tahun 2021 dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberian THR tahun 2021 juga dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, nominal terendah THR sebesar Rp 1.560.800 untuk golongan I/a dan nominal tertinggi sebesar Rp 5.901.200 untuk golongan IV/e.

Nominal tersebut belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang merupakan komponen THR.

Sementara itu, pencairan THR tahun 2021 dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 28 April 2021. Pembayaran THR yang bersumber dari APBN dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui enam KPPN yaitu KPPN Kupang, KPPN Atambua, KPPN Waingapu, KPPN Ende, KPPN Larantuka, dan KPPN Ruteng.

Dalam wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat 501 satker yang mengelola gaji dengan rincian ASN Pusat yang menerima THR sebanyak 18.343, anggota Polri sebanyak 10.079, dan anggota TNI sebanyak 6.501. Khusus untuk ASN Pemda, pembayaran THR memerlukan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembayaran THR, dengan tetap mengacu pada PP Nomor 63 Tahun 2021.

Selanjutnya, pembayaran THR bagi penerima pensiun juga dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun yang telah terdaftar pada PT TASPEN dan ASABRI. Jadwal pembayaran THR akan diatur oleh PT TASPEN dan ASABRI. (cr8/cr1/din/jen)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved