Breaking News:

Bupati dan Wakil Bupati :  Lupakanlah Perbedaan dan Mari  Bersama Membangun Kabupaten Sumba Barat

jalan harus menyala, penataan aset perlu terlaksana karena banyak aset daerah berada ditangan orang yang tidak berhak.

Penulis: Petrus Piter | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Mantan Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, S.P bersama ibu memberi selempangan kain khas Sumba kepada bupati dan wakil bupati Sumba Barat periode 2021-2026 Yohanes Dade, S.H-Jon Lado Bora Kabba dan ibu dan seterusnya disusul para pejabat pimpinan OPD dan lainnya di rum). 

Hal itu berarti seluruh lampu jalan harus menyala, penataan aset perlu terlaksana karena banyak aset daerah berada ditangan orang yang tidak berhak.

Dengan demikian, Sumba Barat dapat meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WT) yang selama ini sulit terwujud.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan, yang paling utama mendapat perhatian demi mencapai cita-cita tersebut adalah sikap disilpin kerja, disipin masuk dan keluar kantor serta kejujuran. Jangan main-main dengan waktu.

Keduanya juga berjanji akan melakukan evaluasi struktur birokrasi Sumba Barat yang dinilai gemuk. Sebab Sumba Barat masuk tipe C tetapi struktur organisasi mengarah ke tipe A. Karena itu, bupati dan wakil bupati Sumba Barat berjanji akan melakukan perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintahan Sumba Barat sesuai ketentuan yang berlaku.

Para pejabat pimpinan perangkat daerah harus bekerja profesinal dan berintegritas. Sebagai bupati dan wakil bupati berjanji tidak akan melakukan perjalanan berjemaah. Misalnya, kalau bupati melaksanakan tugas keluar daerah maka wakil bupati dan sekda tetap berkantor.

Sebaliknya, kalau wakil bupati melaksanakan tugas keluar daerah maka saya, selalku bupati tetap tinggal melaksanakan tugas di daerah ini. Tidak boleh ada lagi perjalanan dinas berjemaah agar anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah ini.

Selain itu, ke depan juga menjadi perhatian  bupati dan wakil bupati adalah seorang pejabat menduduki sebuah jabatan sesuai kompetensinya. Jangan karena anak pejabat maka  harus mendapat tempat yang bagus. Dimasa kepemimpinannya, bupati dan wakil bupati berjanji hal itu tidak boleh terjadi.

Semua harus berdasarkan kompetensinya. Dengan demikian, daerah ini bisa maju setara daerah  lainnya di NTT.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved