Ini Kata Bupati Flotim Terkait Insentif Covid-19 bagi Nakes di RSUD Larantuka

Ini kata Bupati Flotim terkait insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di RSUD Larantuka

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA- Sejumlah tenaga kesehatan mengeluhkan soal dana insentif sejak Juli-Agustus-September belum terbayarkan.

Insentif bagi nekes yang melayani pasien Covid-19 seharusnya sudah dibayar pada akhir tahun 2020. Namun, dari klaim sebesar Rp 300 juta, dana yang ditransfer dari kementerian kesehatan melalui dinas kesehatan Flores Timur hanya Rp 155 juta.

Menanggapi itu, Bupati Flores Timur, Anton Hadjon mengatakan insentif covid-19 pada 2020 diintervensi pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) kesehatan. Namun, di 2021, pemerintah pusat merubahnya dengan peraturan menteri keuangan (PMK) melalui dana alokasi umum (DAU) terkait refocusing atau realokasi anggaran.

Baca juga: Ahli Epidemologi, Yendris Krisno Ungkap Alat GeNose Sebagai Pelengkap

Baca juga: Nekat Bobol Rumah Asrama Polisi di Labuan Bajo, Pria Asal Sumba Barat Diancam 7 Tahun Penjara

"Untuk Flores Timur, dana yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah yang diklaim oleh RSUD Larantuka, sisanya belum. Sekarang tanggung jawab siapa? Karena dalam aturan PMK terbaru tidak menyebutkan sedikitpun pemda menganggarkan kekurangan itu. Item belanja melunasi insentif tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Ia menegaskan, dengan adanya PMK, kekurangan insentif covid-19 nakes di RSUD Larantuka bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pria Asal Sumba Barat Nekat Bobol Rumah Asrama Polisi di Labuan Bajo

Baca juga: Di Belu-NTT, Kasus Meninggal Akibat Covid-19 Sebanyak 13 Orang

"Jadi bukan Pemda yang tidak mau bayar, tapi ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kita tunggu saja," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Berita Flores Timur