Breaking News:

Kepala Bakesbangpol NTT Ungkap Nilai Merah Indikator Indeks Demokrasi NTT Dua Tahun Terakhir

Bakesbangpol NTT mengungkap indikator yang memiliki nilai merah dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI) Provinsi NTT

Kepala Bakesbangpol NTT Ungkap Nilai Merah Indikator Indeks Demokrasi NTT Dua Tahun Terakhir
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Suasana FGD IDI Provinsi NTT 2020 yang dilaksanakan di Hotel Sahid Timor Kupang, Kamis (22/4/2021).

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Bakesbangpol NTT), Yohanes Oktavianus mengungkap indikator yang memiliki nilai merah dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI) Provinsi NTT dalam dua tahun terakhir.

Dari total 28 indikator yang masuk dalam 3 variabel penilaian, beberapa indikator masih mendapat nilai merah atau di bawah poin 60.

Hal tersebut diungkap Yohanes Oktavianus saat memberikan materi sebelum Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT tahun 2020 yang digelar BPS NTT di Hotel Sahid Timore Kupang, Kamis (22/4).

Meski secara nasional peringkat NTT berada pada 5 besar Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia, namun beberapa indikator tetap menjadi catatan karena belum membaik dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya pada 2018, NTT masuk 3 teratas Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia baik.

Baca juga: Boyong Seluruh Pegawai, Manager ULP PLN Labuan Bajo Ajak Masyarakat Ikut Vaksinasi

Baca juga: Sudah 40 Hektar Lahan Disiapkan Untuk Relokasi Korban Bencana di Lembata

"Untuk tahun 2019, NTT rangking ke-5 di Indonesia. Meski turun tapi tetap berada di atas rata rata nasional," terang Oktavianus.

Penyebab penurunan, kata dia, karena masih ditemukan kejadian yang menyebabkan penilaian aspek demokrasi yang belum maksimal.

Oktavianus menjelaskan, untuk aspek kebebasan sipil, indikator ancaman / penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat mendapat nilai merah yakni 45,96 poin pada 2018 dan 57,35 pada 2019.

Baca juga: Dianggap Tak Becus, Pelatih Juventus Andrea Pirlo Bakal Copot Cristiano Ronaldo dari Posisi Ini

Baca juga: Pemkab Kupang Sudah Bersusah Payah, Para Pihak Diimbau Jangan Mencela

Dalam aspek hak politik, indikator hak memilih dan hak dipilih serta indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi pada tahun 2018 berada pada 59,61 poin sementara pada 2019 pada 58,63 poin.

Demikian pula untuk aspek Lembaga Demokrasi, indikator Perda yang merupakan Inisiatif DPRD hanya mendapat 40,35 poin pada 2018 dan 46,16 poin pada 2019. Sementara indikator rekomendasi DPRD kepada Eksekutif hanya 20,80 poin pada 2018 dan menurun menjadi 16,70 poin pada 2019. Juga indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah hanya 41,42 poin pada 2018 dan 53,43 poin pada 2019.

Oktavianus mengatakan, data IDI diharapkan akan dimanfaatkan untuk menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah provinsi. "Saya berharap hasil IDi dapat dijadikan acuan dan program pemerintah," tegas dia.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved