Breaking News:

Subpanja I DPRD Ngada Hasilkan Sejumlah Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

ubpanitia kerja anggota DPRD adalah membahas LKPJ Kepala Daerah dan memberikan catatan kritis

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Anggota DPRD Kabupaten Ngada Yohanes Don Bosco Ponong saat memimpin rapat subpanja I di ruang komisi DPRD Ngada. 

Subpanja I DPRD Ngada Hasilkan Sejumlah Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

POS-KUPANG.COM | BAJAWA--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada baru saja menjalankan masa persidangan I DPRD Ngada Dalam rangka membahas LKPJ Bupati Ngada Tahun Anggaran 2020 beberapa waktu lalu.

Penyampaian LKPJ kepada DPRD merupakan kewajiban kepala daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam regulasi ini juga secara eksplisit mengatur tentang tugas subpanitia kerja anggota DPRD adalah membahas LKPJ Kepala Daerah dan memberikan catatan kritis guna untuk perbaikan kinerja di semua perangkat daerah.

Pimpinan Subpanja I DPRD Kabupaten Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong ketika dimintai komentarnya oleh media ini pada, Jumat (16/4/2021) di ruang rapat Paripurna DPRD Ngada usai penutupan sidang LKPJ Bupati Ngada Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa dalam rapat LKPJ tahun anggaran 2020 Subpanja I DPRD Ngada menghadirkan 12 mitra Subpanja I.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Ngada Minta Pemerintah Salurkan Beras Bantuan Tepat Sasaran

Ketika ditanya oleh awak media ini, mitra subpanja I yang dihadirkan dan apa saja rekomendasi yang disampaikan oleh subpanja I, Politisi PAN yang juga Wakil Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ngada ini secara lugas menyampaikan bahwa, dua belas perangkat daerah yang dihadirkan yaitu, pertama, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan (BK-DIKLAT) rekomendasinya yakni melakukan mutasi dan rotasi ASN secara profesional dan bukan karena muatan politis.

Menyebarluaskan informasi tentang lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS di Kabupaten Ngada. Memprioritaskan tugas belajar bagi putra/I Ngada khusus bagi tenaga dokter umum yang hendak melanjutkan pendidikan untuk mengambil spesialis keilmuan.

Kedua, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Ngada rekomendasinya yakni, segera melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kepangkatan (ANJAB-ABK) agar harus dibuka lowongan P3K dan rekrutmen calon ASN di Kabupaten Ngada secara proporsional sesuai dengan bidang tugas dan ilmu yang dibutuhkan.

Anggota DPRD Kabupaten Ngada, Mathias Rema Esi saat membacakan laporan kerja pansus DPRD di ruang sidang paripurna, Jumat 16 April 2021.
Anggota DPRD Kabupaten Ngada, Mathias Rema Esi saat membacakan laporan kerja pansus DPRD di ruang sidang paripurna, Jumat 16 April 2021. (POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI)

Ketiga, Bagian Administrasi Kemasyarakatan atau HUMAS Setda Ngada rekomendasi yakni meningkatkan kompetensi sebagai pelayan bupati dan wakil bupati agar tidak ada staf humas tandingan yang dibentuk oleh bupati dan wakil bupati sebagaimana pernah diberitakan oleh sala satu media online.

"Memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebaga bagian administrasi kemasyarakatan agar tidak mengambil peran dari dinas Kominfo," ungkapnya.

Baca juga: Pansus DPRD Ngada Hasilkan 96 Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Ngada Tahun 2020

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved