Breaking News:

Berita Belu Bersinar

Dinas PUPR Belu Sudah Survei Lokasi  Pembangunan Rumah Warga Korban Becana

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu sudah melakukan survei lokasi yang akan dibangun rumah baru bagi warga korban benc

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Ferry Ndoen
Dinas PUPR Belu Sudah Survei Lokasi  Pembangunan Rumah Warga Korban Becana
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Vincent K. Laka, ST 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA-----Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu sudah melakukan survei lokasi yang akan dibangun rumah baru bagi warga korban bencana alam beberapa waktu lalu.

Namun untuk pelaksanaan pembangunan masih menunggu anggaran.

"Iya kita sudah survei lokasi dan data kita sudah dilaporkan ke penjabat bupati, ke provinsi n juga pusat. Secara administrasi sudah oke hanya tinggal tunggu anggaran umtuk kita bangun", kata Kadis PUPR Belu, Vincet K. Laka saat dikonfirmasi Pos Kupang.Com, Jumat (16/4/2021).

Pria yang disapa Eng Laka ini menjelaskan, dalam perencanaan dinas berdasarkan aturan yang ada, pembangunan rumah layak huni itu membutuhkan anggaran 100 juta lebih. Anggaran sebesar ini bukan hanya pembangunan rumah tetapi dilengkapi MCK bahkan listriknya.

"Sesuai aturan itu kita bangun rumah layak huni berarti selain rumah, ada MCK, listrik atau juga airnya. Jadi perkiraan sekitar 100 juta lebih per unit", terang Eng Laka.

Meski dalam perencanaan seperti itu, namun tetap mempertimbangkan anggaran yang ada di pemerintah. Bila anggaran cukup, maka desain pembangunan rumah tersebut seperti yang direncanakan dinas.

Terpisah, Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan membangun rumah warga yang sudah dilakukan pendataan dan verifikasi. Total rumah yang dibangun sebanyak 26 unit yang dinilai rusak berat akibat bencana alam.

Data kerusakan akibat bencana alam sudah dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selanjutnya, menunggu petunjuk dari pemerintah tingkat atas untuk memulai pekerjaan rumah warga korban banjir serta alokasi anggarannya.

Pemerintah daerah tetap menunggu petunjuk dari atas mengingat kebijakan pembangunan rumah bagi warga korban bencana alam ini ada yang diintervensi oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu ada koordinasi dan sinkronisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Anggota DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa saat diminta komentarnya terkait penanganan warga korban bencana mengemukan, sejauh ini pemerintah sudah melakukan penanganan darurat. Dan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah yakni penanganan pasca bencana.

Dalam hal penanganan pasca bencana, Theo Manek demikian sapaannya meminta Pemkab Belu agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk sinkronisasi program kegiatannya. Dengan demikian, pelaksanaan di lapangan tidak terjadi tumpang tindih.

"Perlu sinkronisasi. Jangan sampai kabupaten buat program yang sama dengan provinsi punya terus provinsi buat program yang sama dengan yang pusat punya. Nanti tumpang tindih. Karena ini bencana alam, pasti pemerintah provinsi dan pusat juga beri intervensi", kata Theo Manek. (jen).

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Vincent K. Laka, ST 
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Vincent K. Laka, ST  (POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS)
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved