Bencana Siklon Seroja NTT Tidak Perlu Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bencana Siklon Tropis Seroja yang menghantam sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur pada awal April 2021 tidak perlu ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Demikian ditegaskan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Senin, 12 April 2021.

Bencana yang dipicu siklon tropis itu menyebabkan banjir bandang di sebagian wilayah Pulau Timor bagian barat pada Sabtu 3 April 2021. Banjir itu merendam ratusan hektar lahan pertanian dan pemukiman warga di Kabupaten Belu dan Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain di wilayah Pulau Timor, banjir bandang pada hari yang sama juga menerjang Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Timur dengan kerusakan berbagai fasilitas umum termasuk Bendungan Kambaniru yang menjadi pemasok air bagi ratusan hektar lahan persawahan di Kabupaten Sumba Timur.

Baca juga: Polisi Usung Pasien Lewati Material Longsor di Ndao Ende

Baca juga: Bandara Umbu Mehang Kunda Telah Dibuka

Setelahnya, Minggu, 4 April 2021 subuh hingga pagi, banjir bandang kembali menerjang wilayah Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Banjir bandang itu menenggelamkan ratusan rumah warga dan mengakibatkan puluhan warga meninggal dunia serta hilang tertimbun material banjir.

Tak hanya itu, puncak badai dengan kondisi hujan deras disertai angin kencang kemudian melanda wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang pada Senin, 5 April 2021 subuh hingga pagi. Akibatnya ribuan rumah warga dan banyak fasilitas umum rusak. Tak hanya itu, badai menyebabkan sebagian besar pohon dan tiang listrik juga ikut tumbang. Menyebabkan blackout listrik dan hilangnya sinyal telekomunikasi di wilayah ibukota provinsi itu.

Puncak badai yang bergeser ke Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao dan wilayah Kabupaten Sumba Timur pada Senin sore juga menyebabkan belasan ribu rumah warga dan fasilitas publik di Kabupaten Sabu Raijua rusak. Bahkan, wilayah itu sempat terisolir karena akses jalan darat putus di beberapa titik, fasilitas pelabuhan dan bandara rusak serta transportasi dari dan keluar Sabu terhambat.

Baca juga: Buka Dompet Peduli, Pemda Malaka Himpun Dana Sementara Rp 22 Juta

Baca juga: Ketua Flobamora Bali Berharap Jenazah Umbu Landu Paranggi Bisa Diantarkan ke Sumba

Selain itu, beberapa kabupaten lain juga terdampak baik akibat gelombang, banjir rob hingga longsor. Tercatat 17 kabupaten dan 1 kota terdampak langsung bencana.

Data Satgas Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja NTT per Minggu 11 April 2021, sebanyak 177 jiwa meninggal, 45 hilang serta 174 luka luka. selain itu, sebanyak 27.770 orang mengungsi, 15.368 unit rumah rusak serta 1.302 unit fasilitas publik rusak.

Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan, meski bencana itu telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan wilayah serta infrastruktur, namun tidak perlu ditetapkan menjadi Bencana Nasional. Hal itu merupakan respon Gubernur Viktor Laiskodat terhadap usulan dan pandangan berbagai kalangan agar Pemerintah menetapkan Bencana Siklon Tropis Seroja di NTT menjadi Bencana Nasional.

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dapat dilakukan tanpa harus memerlukan alasan formal administratif. Gubernur Viktor Laiskodat menyebut Pemerintah Provinsi memiliki argumentasi tersendiri untuk percepatan pemulihan kondisi saat ini.

"Saat ini kami memiliki argumentasi yang logis untuk kepentingan daerah kami agar tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional," tegas dia.

Alasan tersebut, beber Viktor, pertama karena komunikasi dan koordinasi langsung dengan Pemerintah Pusat dapat dilakukan pemerintah provinsi tanpa memerlukan alasan formal yang sifatnya administratif.

Viktor menyebut, komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan pemerintah provinsi pasca bencana telah menghadirkan perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap NTT yang mengalami bencana dengan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Presiden sendiri telah menggerakkan semua infrastruktur pemerintahan, baik TNI-Polri, Kementerian serta lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat dan recovery pasca bencana.