Breaking News:

Bencana Alam NTT

Ansy Lema Desak Tiga Menteri Alokasikan Anggaran untuk Bangun NTT Pasca Bencana

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si mendesak Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kel

Halaman Facebook Yohanis Fransiskus Lema S.IP, M.Si.
Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) anggota DPR RI. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | BAJAWA-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si mendesak Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pascabencana.

Desakan politisi muda yang akrab dipanggil Ansy Lema tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo pada Kamis, (8/4/2021).

“Kementan, KKP, dan KLHK harus mengalokasikan anggaran untuk membangun NTT pascabencana alam di NTT. Karena, mayoritas korban bencana alam di NTT bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan yang berkaitan erat dengan tiga kementerian ini,” ujar Ansy Lema melalui rilis yang diterima Pos Kupang, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: 55 Warga Desa Nelelamadike Meninggal Dunia, 870 Orang Mengungsi dan Luka 50 Orang Terluka 1 Hilang

Tanggung jawab negara pascabencana

Menurut Ansy, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Kementerian Sosial, TNI dan POLRI untuk terjun langsung mengawal situasi tanggap darurat bencana di NTT.  Karena dalam situasi tanggap darurat, Negara harus fokus pada pendekatan kemanusiaan, penyelamatan manusia, evakuasi dan bantuan logistik yang berkaitan dengan penyelamatan (resque period) atau periode penyelamatan.

“Setelah periode penyelamatan, negara harus melakukan rehabilitasi, renovasi dan rekonstruksi yang termasuk periode pascabencana sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jadi tanggung jawab negara tidak hanya pada mitigasi (pra bencana), periode penyelamatan (bencana), tetapi juga pemulihan sesudah bencana alam (pascabencana). Artinya, negara terikat tanggung jawabnya untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana,” papar Ansy Lema.

Mantan Dosen itu menjelaskan, keterlibatan Kementan, KKP, dan KLHK dalam kegiatan pascabencana sudah diatur dalam Pasal 58 dan 59 UU No. 24 Tahun 2007 tentang tugas dan tanggung jawab negara untuk melakukan rehabilitasi, renovasi, dan rekonstruksi pascabencana. Agar terlaksana dengan baik, maka Pasal 60 menegaskan dana penanggulangan bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

“Berdasarkan Pasal 58,59, dan 60 UU No. 24 Tahun 2007 pemerintah pusat, yang di dalamnya termasuk Kementan, KKP, dan KLHK wajib mengalokasikan dan atau menambah anggaran mendukung kegiatan-kegiatan pascabencana alam di NTT. Jadi kegiatan pascabencana bukan hanya tugas BNPB atau pemerintah daerah di NTT, tetapi tugas pemerintah pusat,” tegas Ansy.

Bencana alam memukul petani, peternak, dan nelayan

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved