Breaking News:

Ali Ngabalin Ungkap Kondisi Terkini Moeldoko Pasca Pemerintah Tolak KLB Demokrat, Kabar Baik Atau?

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak kepengurusan Partai Demokran versi KLB.

Editor: Frans Krowin
Tribunnews.com
Kolase Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ali Mochtar Ngabalin. Ali Ngabalin mengungkapkan Moeldoko baik-baik saja pasca keputusan pemerintah tolak KLB Demokrat di Deli Serdang. 

"Mundur atau tidak itu sepenuhnya hak Pak Moeldoko," ujar Awiek.

Kemenkumham sebelumnya telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Rabu (31/3/2021).

Ngabalin: SBY jangan lebay

Ngabalin juga minta supaya SBY tak lagi menyebut-sebut KSP Moeldoko lagi.

"Tidak, tidak (Presiden tidak melindungi). Beri tahu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jangan lagi sebut-sebut KSP Moeldoko," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com (grup SURYA.co.id), Kamis (1/4/2021).

"Jangan lebai deh. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah mengambil keputusan menolak hasil KLB dan itu sudah clear.

Tidak ada urusannya KSP dan tidak ada urusannya Pak Moeldoko itu sambung-menyambung tidak ada," ucap dia lagi.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto Kanan : Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto Kanan : Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Tribunnews.com)

Baca juga: Kemenkumham Tolak KLB Demokrat, Rikardus Jani : Barisan Moeldoko di Sana Barisan yang Kecewa

Baca juga: Moeldoko Ditolak, Demokrat NTT Siap Tindak Tegas Kader Pro KLB yang Catut Nama Partai

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah.

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com (grup Kompas.com), Rabu (31/3/2021).

Kemenkumham sebelumnya telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Rabu 31 Maret  2021.

(*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Kondisi Terkini Moeldoko Setelah Ditolak Menkumham, Ali Ngabalin Peringatkan SBY Agar Tidak Lebay

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved