Breaking News:

Wali Kota Pimpin High Level Meeting, Ini yang Dibahas

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, memimpin pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang (TPID). Perte

Doc PROKOMPIM KOTA 
PERTEMUAN TPID -- Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, pimpin pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang (TPID) di Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang.   

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, memimpin pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang (TPID). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota TPID Kota Kupang yaitu Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi NTT, GM PT. Pelindo III Kupang, Kepala Divre Perum Bulog Provinsi NTT, Kepala Pemasaran Wilayah Timor dan Sumba PT. Pertamina Wilayah NTT, Direktur PT. Angkasa Pura (Persero) Cabang NTT, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Kupang dan pimpinan perangkat daerah terkait yaitu Kadis Perindag Kota Kupang, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perhubungan, Kepala Kantor BPS Kota Kupang dan Kabag Perekonomian Setda Kota Kupang, Selasa (30/3).

Jefri saat membuka kegiatan menilai pertemuan ini merupakan suatu langkah strategis dan penting untuk dihadiri dalam rangka membahas bersama inflasi di Kota Kupang yang dari tahun ke tahun perkembangannya cukup baik. Terhadap itu Wali Kota mengapresiasi kinerja dari Bank BI Perwakilan NTT dan tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang atas kerjasama yang luar biasa dalam pengendalian pasar di Kota Kupang. 

Disampaikannya inflasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap perkembangan ekonomi dan pasar di Kota Kupang, selain itu juga merupakan hal yang penting sebagai pelaporan ke pemerintah pusat terutama terkait dengan bantuan pusat ke daerah.

“Inflasi penting juga diketahui dan untuk dilaporkan ke pusat, karena sangat berpengaruh terhadap bantuan-bantuan  dari pemerintah pusat seperti dana instentif daerah,” tuturnya. 

Baca juga: Vaksinasi di NTT Belum Mencapai Target 3,6 Juta Penerima

Dijelaskannya, salah satu syarat mendapatkan dana insentif daerah (DID) yaitu selain pelaporan atau penetapan anggaran dari DPRD yang tepat waktu serta mendapatkan penilaian opini WTP, juga tingkat inflasi yang terkendali. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi maka tidak bisa mendapatkan dana insentif daerah. 

Ia menambahkan inflasi di Kota Kupang dipengaruhi oleh beberapa komoditi, untuk itu dirinya berharap peran PD. Pasar untuk memastikan harga-harga bisa terkendali secara baik. “Supply dan demand diatur sedemikian rupa sehingga berada pada level-level inflasi yg terkendali, misalnya cabe rawit yang sangat berperan pada inflasi kita,” harapnya.

Kepala BI Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja di kesempatan ini menyampaikan sejak TPID dibentuk pada 2017, inflasi di Kota Kupang dinilai sangat terkendali. Hal ini menurutnya karena peran serta semua anggota TPID termasuk insan pers yang menjalankan peran komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi di Kota Kupang. 

Baca juga: Wali Kota Kupang Pantau Uji Coba Alat Tes Cepat Covid-19 di Pasar Kasih Naikoten, Kupang

Dijelaskan lebih lanjut, perkembangan inflasi bulanan di Kota Kupang pada Februari 2021 tercatat sebesar 0,36 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,55 persen (mtm). Inflasi Kota Kupang lebih rendah dibandingkan inflasi NTT sebesar 0,44 persen (mtm), namun lebih tinggi dari inflasi Nasional sebesar 0,10 persen (mtm).

Dijelaskan I Nyoman, inflasi nasional terlalu rendah karena akibat pandemi covid-19 yang menjadi tantangan luar biasa baik lokal, nasional maupun global karena demand menurun. 

Halaman
123
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved