Megawati Sindir Amien Rais Soal Presiden 3 Periode Yang Omong Itu Pengen, Padahal Aturan Mainnya Ada

Megawati Sindir Amien Rais Soal Presiden 3 Periode: Yang Omong Itu Pengen, Padahal Aturan Mainnya Ada

POS-KUPANG.COM - Sampai saat ini wacana tentang presiden 3 periode, masih menjadi bahan pergunjingan publik. Wacana itu pertama kali disampaikan Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais.

Amien Rais melemparkan wacana tersebut dengan menyebutkan bahwa dulu indikasi itu masih buram, tapi sekarang sudah jelas, bahwa Presiden Jokowi inginkan jabatan tiga periode.

Niat itu semakin nyata dengan mendorong MPR RI untuk mengamandemen peraturan dengan menambah pasal yang mengisyaratkan presiden 3 periode.

Pernyataan Amien Rais tersebut langsung direspon berbagai kalangan, baik Menko Polhukam, Mahfud MD bahkan Presiden Joko Widodo.

Kali ini, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri pun ikut bicara soal wacana yang bergulir tentang presiden 3 periode.  

Megawati mengatakan, bahwa wacana tersebut merupakan sebuah skenario untuk kepentingan tertentu. Bahkan orang yang mewacanakan itu adalah sosok yang ingin jabatan tersebut.

Putri Proklamator Kemerdekaan Indonesia menyampaikan itu, pada pidato peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam' yang diadakan secara virtual melalui kanal YouTube PDI-P, Rabu (24/3/2021).

Menurut Megawati orang yang pertama mengatakan perihal isu presiden tiga periode inilah yang sebenarnya menginginkannya.

Mantan Presiden kelima Indonesia ini pun menegaskan, bahwa ketentuan masa jabatan presiden sudah diatur sesuai dengan UUD 1945.

Lebih lanjut Megawati mengatakan jika presiden tidak bisa merubah keputusan konstitusi.

"Aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa merubah keputusan secara konstitusi, kan tidak," tegasnya.

Amien Rais Curiga Jokowi Ingin Presiden 3 Periode

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, politikus senior, Amien Rais angkat bicara mengungkapkan kecurigaannya lewat akun media sosial dan kanal YouTube, pada Sabtu (13/3/2021) kemarin.

Kecurigaannya kali ini terkait dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dikatakannya akan meminta kepada MPR agar bisa menjabat sebagai presiden tiga periode.

Amien Rais mengatakan, langkah pertama untuk mewujudkan Jokowi menjabat selama tiga periode adalah dengan meminta sidang istimewa MPR.

"Jadi sekarang ada semacam publik opini, yang mula-mula samar-samar tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi."

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu."

"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali."

"Nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun," kata Amien dikutip dari video di kanal YouTube Amien Rais Official.

Ia pun mengungkapkan jika bahwa ada skenario dan back-up politik dari itu semua.

Bahkan back-up keuangan pun telah disiapkan agar Presiden Jokowi bisa mencengkram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR serta DPD.

Tak hanya itu Amien Rais juga menyampaikan nantinya ada pelibatan TNI dan Polri, untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim.

Jokowi Tegaskan Tak Berniat Jadi Presiden Tiga Periode

Dilansir presidenri.go.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait isu yang santer beredar, yaitu tentang wacana presiden tiga periode.

Jokowi pun menegaskan, dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi.

Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/3/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tak berniat untuk menjadi presiden selama tiga periode.

Karena dalam UUD 1945 telah diatur tentang masa jabatan presiden yaitu selama dua periode dan itu harus dipatuhi bersama.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” tuturnya.

Jokowi pun menyayangkan, seharusnya di tengah pandemi seperti ini semua pihak bisa mencegah adanya kegaduhan.

Selain itu seharusnya seluruh elemen bangsa harus mau bahu membahu agar bisa mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan yang baru.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” pungkasnya.

Pakar Hukum Sebut Ada Oligarki Ingin Pelihara Kekuasaannya dalam Wacana Presiden Tiga Periode

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga isu presiden tiga periode sengaja dihembuskan oleh orang-orang di lingkar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tujuannya, menurut dia, untuk bisa terus menerus berada dalam kekuasaan.

“Jadi ada oligarki yang menginginkan supaya terus-menerus kekuasaannya dipelihara. Jadi itu yang sebenarnya harus kita kritisi,” ujar Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini dalam Diskusi Daring Forum Diskusi Salemba 50: ‘Merefleksikan Kembali, Demokrasi Kita di Persimpangan Jalan?,’ Rabu (24/3/2021).

Oleh karena itu, dia mengatakan, masyarakat tidak boleh hanya melihat sosok Presiden Jokowi di balik berhembusnya wacana presiden tiga periode. Sebab, ada orang-orang di sekitarnya yang selalu mengikutinya.

“Jadi bukan masalah Pak Jokowi menurut saya tapi apa yang kemudian mengikuti dan ada di sekitarnya,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menilai wacana presiden tiga periode memiliki implikasi hukum bila diterapkan di Indonesia.

Karena masa jabatan presiden yang terlalu lama akan berpotensi akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

“Presiden tiga periode, ada implikasi hukumnya, tetapi negatif. Karena masa jabatan terlama berpotensi penyalahgunaan kekuasaan,” ucapnya.

Selain itu presiden tiga periode juga, lanjut dia, akan memperlambat perubahan generasi kepemimpinan di Indonesia.

“Kapan kita bisa lihat generasi muda naik kepemimpinannya, jika kepala pemerintahan itu diperpanjang lagi ndan lagi,” jelasnya.

Isu presiden tiga periode ini menurut dia, tidak menjadi perhatian atau fokus masyarakat. Isu ini datang tiba-tiba dari segelintir elite politik.

Karena dia menjelaskan masyarakat lebih fokus ke isu-isu konkrit seperti korupsi, pembungkaman demokrasi, pandemi.

“Ngak ada yang ngomongin isu ini sebelumnya. Tiba-tiba saja elite politik membicarakannya. Ini yang harus kita perhatikan siapa yang membawa-bawa isu ini sebenarnya,” ucapnya.

Untuk isu ini, memang kata dia, hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD 1945. (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Srihandriatmo Malau)