Penolakkan Moeldoko Makin Meluas, Pengurus DPC Partai Demokrat Sragen Minta Perlindungan ke Polisi
penolakan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, kini terus meluas. Satu per satu DPC Partai Demokrat mulai beraksi.
Penolakkan Moeldoko Makin Meluas, Pengurus DPC Partai Demokrat Sragen Minta Perlindungan ke Polisi
POS-KUPANG.COM – Aksi penolakan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, kini terus meluas. Satu per satu DPC Partai Demokrat mulai beraksi.
Salah satunya, adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sragen mendatangi Mapolres Sragen, Senin (22/3/2021).
Kedatangan rombongan pengurus DPC Partai Demokrat Sragen itu dipimpin Ketua DPC Sragen, Budiono Rahmadi didampingi Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua Bappilu dan sejumlah jajaran.
Mereka disambut langsung oleh Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi didampingi Wakapolres Sragen Kompol Eko Mardiyanto di ruang kerja Kapolres.
Perlindungan legalitas itu berkaitan dengan Partai Demokrat baik logo, almamater, seragam, baju dan lain sebagainya.
"Kita ke Polres itu dalam rangka silaturohim, kedua meminta perlindungan pada kepolisian tentang legalitas kita yang berkaitan dengan partai Demokrat baik itu logo almamater, terus juga seragam baju dan sebagainya," kata Mas Bro.
Ia melanjutkan simbol-simbol Partai Demokrat seperti itu saat ini sedang rawan mengingat berbagai skandal yang terjadi di Partai Demokrat saat ini.
Selain itu, dia juga memastikan bahwa Partai Demokrat Sragen solid, tidak ada dualisme dan hanya satu kepemimpinan olehnya.
"Kita memastikan bahwa Partai Demokrat Sragen solid tidak ada dualisme hanya satu kepemimpinan Partai Demokrat dibawah Budiono Rahmadi."
"Kita solid dan Insyaallah juga bisa menjaga Kamtibmas, ketertiban sosial kemasyarakatan," tandasnya.
Guna mempererat hubungan atau menjaga solidaritas DPC, Budiono mengatakan pihaknya melakukan konsolidasi tingkat DPC, PAC dan ranting serta pembacaan ikrar setia.

Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi mengatakan selain silaturahmi ketua DPC Sragen bermaksud memperkenalkan diri, mengingat dirinya pucuk pimpinan Polres Sragen yang baru.
"Menyampaikan bahwa dari perspektif gangguan Kamtibmas bahwa apa yang terjadi di pusat tidak akan berdampak pada wilayah-wilayah khususnya di Sragen dan itu membuat kita mengapresiasi," katanya.
Kapolres mengatakan prinsip dari polri adalah jangan sampai ada potensi-potensi permasalahan, terkait masalah apapun yang berpotensi untuk keamanan Kamtibmas.
DPC Pati Serahkan Berkas ke KPU, Bukti Lawan Moeldoko
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati, Senin (15/3/2021).
Berkas yang diserahkan tersebut ialah salinan berkas-berkas yang menunjukkan keabsahan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.
Penyerahan berkas tersebut dilakukan dalam kunjungan silaturahim ke Kantor KPU Pati yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Pati, Joni Kurnianto.
Adapun sejumlah berkas yang diserahkan Joni pada Ketua KPU Pati Imbang Setiawan ialah sebagai berikut.
Salinan berkas ikrar kader partai demokat se-Jawa Tengah mulai dari ketua DPD hingga 35 Ketua DPC, salinan berkas SK DPP 2020, salinan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, salinan SK Kemenkumham tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokat 2020-2025,
salinan berkas berita negara tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025, salinan berkas SK Menkumham tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat, dan salinan berkas berita negara tentang SK Menkumham tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.
"Ini kami lakukan supaya clear, jelas, bahwa berkas-berkas ini sudah disahkan Menkumham.
Menunjukkan bahwa kami Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY," tegas Joni.
Joni mengatakan, pihaknya menolak keras kubu KLB Deli Serdang.
Sebab mereka jelas-jelas telah menabrak AD/ART yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkumham.
Selain itu, lanjut Joni, masih dalam kerangka perlawanan terhadap kubu KLB, pihaknya saat ini juga menyiapkan tim kuasa hukum khusus.
Hal ini untuk mengantisipasi adanya pembentukan DPC, PAC, dan ranting tandingan.
Ia merasa perlu melakukan langkah antisipasi, sekalipun pihaknya belum melihat indikasi adanya gerakan tersebut.
“Kami siapkan tim hukum. Kalau ada yang ingin melakukan hal itu (mendirikan kepengurusan tandingan), sama saja melanggar hukum.
Kalau ada yang coba-coba akan kami sikat, kami habisi, kami polisikan.
Kita hidup di negara hukum.
Kalau ada yang macam-macam dengan hukum akan kami lawan secara hukum," tandas Joni.
Sementara, Ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengungkapkan, pihaknya hanya menerima sejumlah salinan berkas yang diberikan pengurus DPC Partai Demokrat, setelah itu akan melakukan kordinasi dan sinkronisasi dengan KPU provinsi dan RI.
“Pada prinsipnya kami menerima dan selalu menunggu petunjuk dari KPU RI,” ucap dia. (mzk)