Herman Herry Ingatkan Kejahatan Narkoba Mengkhawatirkan

POS KUPANG.COM,  JAKARTA  -   Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry meminta semua stakeholder  di tanah air untuk bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatasi kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) yang kini sungguh mengkhawatirkan.

“Berkali-kali saya sampaikan bahwa Indonesia sudah darurat Narkoba. Betapa kejahatan ini bersifat narcoterrorism,” kata Herman Herry  dalam rilis yang diterima Pos Kupang,  Senin (23/3/2021).

Untuk diketahui, narcoterrorism  yakni sebuah kejahatan perdagangan Narkoba di mana hasil dari kejahatan itu digunakan untuk membiayai  kejahatan terorisme. 

 Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meliputi Timor, Sumba, Sabu, Rote dan Alor, ini mengatakan,tak ada tawar-menawar lagi melihat kondisi negeri yang sudah dalam stadium yang cukup parah akibat peredaran Narkoba ini.

Lelaki kelahiran Kota  Ende, Pulau Flores, 26 November 1962  ini menyayangkan sejumlah stakeholder justru tidak memerlihatkan sikap dan tindakan sesuai dengan kondisi darurat Nerkoba tersebut.

Karena itu kata politisi PDIIP ini, BNN patut diperkuat baik secara infrastruktur dan sarana-prasarana maupun payung hukum. Seperti revisi UU Narkoba yang karena tuntutan zaman patut ditelaah kembali. 

Dengan memberi penguatan-penguatan ini Herman Herry yang kerap disapa HH, ini mengatakan, BNN akan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. 

Ia juga menyayangkan sejumlah pemberitaan  media belakangan ini menyebut dirinya  meminta BNN dibubarkan saja.

Padahal itu bukan saripati pernyataan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat BNN dengan Komisi III DPR RI, Kamis (19/3/2021) lalu. 

HH meminta Kepala BNN, Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose melakukan terobosan-terobosan agar performa lembaga itu dapat terlihat. Di antaranya, memaparkan langsung kepada Presiden Jokowi tentang situasi terkini Narkoba selain berbagai kendala di lapangan yang patut dibenahi.  

Bila perlu kata HH, negara patut menyediakan berbagai sarana-prasarana, seperti  pengadaan alat penyadapan. Dengan demikian dapat memberikan rasa percaya diri bagi aparatur baik di pusat hingga daerah-daerah. (pol)