Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Kegiatan Belajar Mengajar Mulai Dilonggarkan untuk Perguruan Tinggi dalam PPKM Mikro ke-4

Pemerintah membuat sejumlah kelonggaran untuk masyarakat selama penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mik

Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Ferry Ndoen
istimewa
JUMPA PERS -Ketua KPC PEN, Airlangga Hartarto saat jumpa pers secara daring soal  perpanjangan PPKM Mikro, Jumat (19/3/2021 

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah membuat sejumlah kelonggaran untuk masyarakat selama penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro tahap ke-4, 23 Maret hingga 5 April 2021. 

Salah satu diantaranya adalah kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sudah dapat dilakukan secara terbatas. 

Namun kelonggaran itu terbatas hanya berlaku untuk perguruan tinggi, yakni universitas dan akademi. Kegiatan belajar – mengajar itu dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan berbasis Perda/ Perkada, dengan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat. 

“Namun untuk sekolah di bawah SMA dan SMK masih harus dilakukan secara daring atau online,” kata  Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers perpanjangan PPKM Mikro yang dilakukan secara virtual , Jumat (19/3/2021). 

Dalam rilis yang diterima Harian Pagi Pos Kupang dan Pos Kupang.Com, Sabtu (20/3/2021), Airlangga mengatakan kegiatan tersebut akan terus dimonitor dengan protokol kesehatan secara ketat seraya tetap melanjutkan program vaksinasi untuk guru dan dosen. 

Selain memberikan kelonggaran, pemerintah lewat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), juga mengumumkan penambahan daerah yang memberlakukan PPKM Mikro. Jika selama tahap ke-3 terdapat 10 provinsi, maka pada tahap keempat ditambah menjadi total 15 provinsi. 

Lima provinsi yang harus menjalankan PPKM Mikro tersebut antara lain, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.

“Kebijakan ini diambil berdasarkan empat parameter yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Airlangga. 

Pertama Tingkat  Kasus Aktif di atas rata-rata  nasional. Kedua Tingkat  Kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Ketiga Tingkat Kematian di atas rata-rata nasional. Keempat Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas rata-rata nasional. 

Parameter penetapan daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang menerapkan PPKM Mikro masih sama, yaitu minimal memenuhi salah satu  dari empat kriteria tersebut. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved