Nasib Buruk Jhoni Allen,Dipecat Demokrat Karier Terancam,Andi Mallarangeng:Dosanya Tak Bisa Diampuni

Nasib Buruk Jhoni Allen,Dipecat Demokrat Karier Terancam,Andi Mallarangeng:Dosanya Tak Bisa Diampuni

POS-KUPANG.COM -Nasib Buruk Jhoni Allen,Dipecat Demokrat Karier Terancam,Andi Mallarangeng:Dosanya Tak Bisa Diampuni

Selama ini berkoar-koar, Jhoni Allen Marbun kini harus menghadapi masalah. Setelah dipecat, kariernya sebagai Anggota DPR RI terancam dicopot.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungakan, dosan Jhoni Allen yang ikut-ikuti dalam gerakan pemaksulan AHY dari jabatan Ketua Umum Demokrat tak dapat diampuni

Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya sudah melakukan proses pemberhentian Jhoni Allen Marbun.

Baca juga: Hotman Paris Hutapea Tersinggung, Suku Batak Dihina oleh Oknum Kader Partai Demokrat, Lho Siapa?

Baca juga: Moeldoko Tunjuk Putra NTT Jadi Tim Hukum Dalam Perkara Kisruh Demokrat

Jhoni Allen diberhentikan sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut dia, Partai Demokrat sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait pemberhentian tersebut.

"Partai Demokrat memang telah memproses pemberhentian Jhoni Allen selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Surat resmi telah kami kirimkan ke pimpinan DPR," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Kini, Partai Demokrat tinggal menunggu surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, presiden yang memiliki kewenangan memberhentikan secara resmi anggota DPR.

"Selanjutnya kami tinggal menuju surat tersebut diteruskan ke Presiden RI. Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya," ucap Herzaky. 

Ia mengatakan, saat ini Demokrat sedang memproses pengganti Jhoni Allen di DPR.

Dengan demikian, apabila keputusan dari Presiden Jokowi sudah keluar, Demokrat siap dengan penggantinya.

Herzaky juga merespons soal kehadiran Jhoni Allen dalam rapat kerja Komisi V DPR Selasa (16/3/2021).

Herzaky menilai, seharusnya secara moral dan etika, mantan kader Demokrat tersebut tidak hadir dalam rapat.

Sebab, status dari Jhoni Allen sudah diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat.

"Seharusnya Jhony Allen dalam kondisi status quo, dan tidak hadir. Hanya, secara hukum, dokter hewan Jhony Allen masih punya hak," kata dia.

Namun, Herzaky memilih mengatakan bahwa partainya sudah tidak berharap kesadaran etik dari Jhoni Allen, termasuk para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) lainnya.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021).

Kehadiran Jhoni Allen itu pun langsung disambut meriah peserta rapat Komisi V.

Sebab, Jhoni merupakan sosok yang ramai dibicarakan setelah muncul isu kudeta di Partai Demokrat.

Jhoni Allen yang telah dipecat Partai Demokrat itu bahkan menjadi Sekretaris Jenderal hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dilakukan kubu yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Masalah menimpa Jhoni Allen setelah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng bereaksi.

Andi Mallarangeng mengaku kesal dengan tindakan Jhoni Allen Marbun Cs.

Andi Mallarangeng mengaku tidak akan mengampuni perbuatan Jhoni Allen Marbun Cs yang berusaha mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan melibatkan elemen kekuasaan.

Andi menilai perbuatan Jhoni Allen yang bersekongkol dengan KSP Moeldoko untuk menjatuhkan AHY adalah dosa yang tidak terampuni.

Andi bahkan mengaku geram dan tidak lagi berkomunikasi dengan Jhoni Allen karena hal tersebut.
"Saya tidak lagi (berkomunikasi dengan Jhoni Allen)," ujar Andi saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Senin (15/3/2021).

"Karena kita sudah tahu dia mau bikin KLB dan bersekongkol dengan orang di luar partai yang merupakan elemen kekuasaan, lalu melakukan intervensi ke partai.

Bagi saya itu dosa yang tidak terampuni," sambung Andi menegaskan.

Andi kemudian mengungkit pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan pada 22 Juni 1996.

KLB itu menurunkan dan mengganti Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI.

"Tahun 1996 KLB di Medan, Suryadi di back up pemerintah menggusur Bu Megawati. Sehingga Ibu Megawati harus membikin yang namanya PDI Perjuangan," kata Andi.

Andi pun membandingkan momen di mana Megawati mendirikan partai baru yang diberi nama PDI Perjuangan tersebut.

Di mana proses mendirikan partai berlogo banteng sepenuhnya melibatkan kader dan internal partai, tidak seperti yang dilakukan Jhoni Allen yang melibatkan KSP Moeldoko.

"Bu Megawati akhirnya mendirikan partai lagi, tapi paling tidak kader dengan kader. Orang dalam. PKB juga kader dengan kader. Golkar kader dengan kader.

Ini orang luar, bukan orang Partai Demokrat. Lalu kebetulan dia punya kekuasaan. Jabatan KSP," ujar Andi.

"Berusaha mendongkel, membegal partai orang lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini kemunduran demokrasi kalau dibiarkan," sambung Andi.

Moeldoko harus mundur

Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB)  Moeldoko terus mendapat tekanan untuk segera melepas jabatan Kepala Kantor Staf Presiden.

Moeldoko dianggap akan menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo, akibat keterlibatannya dalam “kudeta” Partai Demokrat.

Jenderal (Purn) Moeldoko adalah mantan Panglima TNI, didesak berbagai pihak karena dianggap melakukan “manuver” politik.

Moeldoko telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang diggelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 lalu.

Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) Iradat Ismail berspekulasi bahwa Moeldoko akan memilih berhenti sebagai KSP.

Menurut Iradat, Moeldoko akan fokus mengurus Partai Demokrat yang saat ini kondisinya sedang memanas.

“Saya kira soal waktu saja. Tidak lama lagi, Pak Moeldoko akan melepaskan jabatan KSP dan totalitas mengurus Partai Demokrat," kata Iradat, Sabtu kemarin.

Belum lagi mendengar sikap dari Moeldoko, Iradat sudah mengajukan empat sosok yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Moeldoko.

”Kalau kami dengar-dengar mengerucut ada empat sosok," kata Iradat ismail.

Sama seperti Moeldoko, keempat sosok calon penggantinya berasal dari kalangan militer dan seorang mantan pimpinan Polri.

Keempatnya nama itu, diantaranya Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, anggota DPR RI dan politisi PDI Perjuangan.

Kemudian, menurut Oradat, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Mulyono, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham, Azis dan Letjen (Purn) Agus Sutomo.

Nama yang terakhir disebut oleh OIradat ini, diketahui pernah menjadi pengawal mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Empat nama ini memang menonjol kalau bicara KSP pengganti Pak Moeldoko. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja," kata Iradat.

Gejolak Partai Demokrat masih berlangsung.

Perebutan kekuasaan, antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Moeldoko.

Politikus senior, Amien Rais memberi tanggapan soal gejolak di Partai Demokrat.

Ia menyebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah' itu, Moeldoko tak akan berani maju.

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah kata pun," lanjutnya.

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais. (*)

Berita Terkait Jhoni Allen

Berita Terakit Kisruh Partai Demokrat

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat Kirimkan Surat Pemberhentian Jhoni Allen ke Pimpinan DPR"