Berita Manggarai Timur Terkini

Dukung Pelaksanaan USBD Ratusan Kepala SD di Manggarai Timur Ikut Rapat Bersama

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai menggelar rapat bersama para guru dari 330

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/ROBERT ROPO
Ratusan para guru Kepala SD sedang mengikuti kegiatan. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM.COM | BORONG---Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai menggelar rapat bersama para guru dari 330 SD di Kabupaten Manggarai Timur.

Rapat tersebut berlangsung selama tiga hari dari tanggal 16-18 Maret 2021. Rapat ini berlangsung di Aula Gedung SMP Negeri 1 Borong. Rapat tersebut dibagi dalam tiga gelombang demi mencegah penularan Covid-19.

Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Drs Basilius Teto, kepada POS-KUPANG.COM mengatakan, semua sekolah baik SD maupun SMP di Kabupaten Manggarai Timur akan melaksanakan Ujian Sekolah Berbasis Digital (USBD).

Menurutnya, untuk mendukung USBD ini dapat berjalan dengan sukses, tentu sarana dan prasarana harus memadai. Karena itu dinas PPO sudah menyiapkannya dan jika ada yang kurang akan dilengkapi oleh pihak sekolah masing-masing. 

Kadis Basilius juga mengaku bangga karena dari 5 Kabupaten yang ada di NTT, Kabupaten Manggarai Timur adalah tertinggi yang mendaftar sebagai Program Sekolah Penggerak. Menurutnya hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Manggarai Timur benar-benar mengikuti regulasi/ketentuan dari Kemendikbud RI, selain itu Manggarai Timur ingin maju dalam dunia pendidikan dan mampu bersaing daerah lainya di Pulau Jawa.

Lanjut Basilius, selain itu dalam rangka mendukung kualitas mutu pendidikan,  terkait pengelolaan dana di sekolah baik dana BOS dan dana lainya perlu harus dipahami oleh pihak sekolah sehingga tidak ada persoalan yang ditemukan. Karena itu, perlu dilakukan sosialiasi kepada sekolah karena ada sekolah yang belum memahami terkait penggunaan dana BOS.

"Apa yang menjadi prioritas sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan silahkan prioritaskan penggunaan dana BOS itu. Semuanya sekarang inikan Merdeka Belajar karena itu diberikan kewenangan kepada sekolah tapi prioritaskan terkait peningkatan mutu pendidikan, kalau soal pembangunan itu bukan urusan dana BOS,"kata Basilius.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Baltasar Melkior, S.pd, dalam kesempatan itu menambahkan, masih banyak tugas dan tanggungjawab oleh dinas maupun sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur. Begitu banyak program peningkatan mutu pendidikan yang sekarang lagi digencarkan oleh Pemerintah, karena itu perlu dijemput karena demi meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Dikatakan  Baltasar, terkait program Merdeka Belajar yang saat ini sedang berjalan, menuntut pihaknya untuk berbenah diri dalam segala aspek dan harus mampu beradaptasi dengan segala kemajuan yang cepat berkembang.

Menurut Baltasar, kebijakan-kebijakan Merdeka belajar yang kini sudah mencapai 7 episode. Adapun ketujuh kebijakan itu yakni, USBN diganti ujian asesmen, 2021 UN diganti, RPP dipersingkat, Zonasi PPDB lebih fleksibel, guru penggerak, transformasi dana pemerintah untuk Pendidikan Tinggi dan Program Sekolah Penggerak.

Terkait Program Sekolah Penggerak dan guru penggerak harus dijalankan dengan baik. Manggarai Timur menjadi Kabupaten dengan peserta pendaftar terbanyak dari 5 Kabupaten di NTT. 

Menurutnya ini tidak terlepas dari kerja sama dengan sekolah-sekolah. Karena itu diharapkan juga program Guru Penggerak, Kabupaten Manggarai Timur juga menjadi peserta terbanyak, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Manggarai Timur ingin maju demi mewujudkan visi dan misi Matim Seber (sejahtera berdaya dan berbudaya).

Baltasar juga menyampaikan terima kasih kepada semua Kepala SD yang berjuang dan mengambil bagian dalam mendaftar mengikuti Test awal dalam program sekolah penggerak. Dan terima kasih kepada para narasumber yang mensosialisasikan dan mendampingi selama Test awal program sekolah penggerak dan juga kepada kepala sekolah yang menyelenggarakan program sekolah penggerak.

Sementara bagi sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan program sekolah penggerak pada tahun 2020 lalu dikarenakan terkendala Kualifikasi pendidikan dan Masa usia pensiun, kata Baltasar, tidak boleh berkecil hati dan harus tetap bersemangat mendukung program itu. Terkait persoalan itu, akan menjadi perhatian serius oleh Dinas PPO.

Dikatakan Baltasar, dalam rapat tersebut juga dibahas terkait persiapan penyusunan soal USBD. Hal ini dilakukan guna anak didik bersama para guru memahami terkait dunia teknologi digitalisasi.

Baltasar mengatakan, dari hasil rapat itu, selanjutnya pihaknya akan melakukan rapat bersama para pengawas, pemateri (narasumber) terkait pelatihan proktor dalam dalam kegiatan penyelenggaraan USBD itu.

Lanjut Baltasar, terkait pengelolaan BOS, PIP dan dana lainya yang menjadi tanggung jawab keuangan yang cukup rentan. Terkait dengan pengelolaan dana itu, pihak Dinas PPO mencari inovasi manajemen demi mengurangi persoalan itu.

Selain itu, dalam kegiatan itu juga dibicarakan terkait mempersiapkan anak-anak intuk menghadapi KSN, KOSN, dan FLS2N dan sejumlah hal lain yang dibicarakan dalam kegiatan itu. (*)
 

Baca juga: BREAKING NEWS : Mantan Walikota Kupang Jonas Salean Divonis Bebas

Baca juga: Nasib Korban Tenggelam di Kali Oesao tak Dapat Tertolong

Ratusan para guru Kepala SD sedang mengikuti kegiatan.
Ratusan para guru Kepala SD sedang mengikuti kegiatan. (POS-KUPANG.COM/ROBERT ROPO)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved