Amien Rais Sebut Demokrasi Era Presiden Jokowi Jadi Oligarki, Singgung Mahfud MD Sudah Jauh Berubah

Amien Rais Sebut Demokrasi Era Presiden Jokowi Jadi Oligarki, Singgung Mahfud MD Sudah Berubah Jauh

POS-KUPANG.COM - Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemerosotan.

Hal itu disampaikannya melalui akun YouTube Amien Rais Official pada Minggu (14/3/2021).

"Sejak kita memproklamasikan kemerdekaan kita pada 17 Agustus 1945 demokrasi yang ingin kita tegakkan ternyata dari waktu ke waktu bukan menguat malah merosot dan makin buruk," ujarnya.

Selain itu ia menyebut bahwa demokrasi di Indonesia pada saat ini telah menjadi oligarki.

"Saat ini kita sudah tidak bisa lagi berbicara demokrasi dengan bangga, kita sadar bahwa demokrasi kita sekarang menjadi Oligarki."

"Sudah tidak lagi menguntungkan banyak orang. Hanya menguntungkan sedikit kelompok elit. ini betul membuat kita prihatin," sambungnya.

Amien menyebut, oligarki pada era saat ini terlalu jelas, dibuktikan dengan adanya salah satu kelompok yang memegang kekuasaan sesungguhnya.

"Jadi menurut saya, untuk Indonesia saat ini tafsir lama yang sifatnya state centric view, yang menganggap bahwa negara itu berkuasa, pusat segala kekuasaan dan paling tinggi kedaulatannya itu dari waktu ke waktu sudah kalah dengan pandangan yang lebih realistis."

"Yang terjadi adalah sejak pemerintahan Bung Karno diganti oleh Soeharto hingga akhirnya Jokowi kekuasaan negara sudah dikalahkan oleh Multination Corporation (MNC), belakangan lebih populer dengan nama TNC (Transnational Corporation)," imbuh Amien.

Lebih lanjut, Amien juga turut menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mantan Ketua MPR RI ini menuturkan, Mahfud MD pernah mengatakan sebanyak 92 % calon kepala daerah dibiayai oleh Cukong.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih. itu melahirkan korupsi kebijakan."

"Masih kata Mahmud, lisensi kebijakan itu biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, tambang dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat," ujar Amien menirukan pernyataan Mahfud MD.

Atas pernyataan tersebut, Amien memuji Mahfud MD, kemudian membandingkan sikap mantan Ketua MK periode 2008-2013 itu dengan saat ini.