Breaking News:

Ketua ARAKSI NTT Minta Bupati Lembata Tidak Salah Gunakan Wewenang

meminta Bupati Lembata Eliaser Yantje Sunur agar tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Ketua ARAKSI NTT, saat menggelar jumpa pers di kantor ARAKSI NTT, di keluarhan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, kota Kupang.  

Ketua ARAKSI NTT Minta Bupati Lembata Tidak Salah Gunakan Wewenang

POS-KUPANG.COM | KUPANG --   Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Alfred Baun, meminta Bupati Lembata Eliaser Yantje Sunur agar tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.

Hal ini dikatakan Alfred menyusul adanya penangatan pejabat di kabupaten Lembata menjabat sebagai kepala dinas, padahal pejabat yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda NTT pada Desember 2020 lalu dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jeti apung Awalolong.

"Araksi meminta agar Bupati Lembata menghentikan penyalahgunaan wewenang atas pengangkatan kadis pko yang sebelumnya telah di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus Awalolong" kata Alfred kepada wartawan di kantor ARAKSI NTT, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, Kupang, Jumat (12/3/2021).

Ia menjelaskan, dalam undang-undang, jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka maka yang bersangkutan agar dibebebastugaskan agar fokus pada kasus yang sedang menimpanya.

Meski ada ruang dalam undang-undang otonomi dan belum adanya kekuatan hukum tetap yang mengikat, sikap kepala daerah agar memberi suatu contoh yang baik kepada para pejabat yang sedang bermasalah agar sebisa mungkin menyelesaikan persoalannya sebelum dapat menjalankan tugas kembali, apabila tidak terbukti bersalah dalam proses persidangan.

Alfred membeberkan, adanya sikap berbeda antara kejaksaan tinggi (Kejati)  dan Polda NTT juga menjadi pemicu atas lambannya penanganan sekian banyak kasus yang telah lama dilaporkan.

Dia menuding, Kejati hanya fokus pada kasus-kasus yang bongkarnya, sedangkan kasus yang di laporkan melalui Polda NTT atau polres, justru sering di abaikan.

Hal ini juga kata Alfred, menyebabkan beberapa kasus masih tersimpan di polda akibat belum adanya petunjuk lebih lanjut dari kejaksaan.

"Misalnya kasus bawang merah, sudah ditahan 9 orang, tapi tidak ada petunjuk dari Kejati maka kasus sering berputar di luar dan pada akhirnya tersangka yang telah di tetapkan penyidik Polda akhirnya di lepaskan kembali. Publik tentu injak Polda, ini yang di takutkan Polda" jelasnya.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi proyek pulau Awalolong, Lembata menyeret dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian daerah NTT pada 21 Desember 2020 lalu.

Baca juga: Seorang Sopir di Manggarai Diduga Cabuli Gadis Dibawah Umur Dalam Mobil 

Baca juga: Ahli Epidemologi, Pius Weraman : Vaksinasi Covid-19 Belum Dapat Dipastikan Turunkan Angka Positif

Baca juga: Cerita Siswa di Nisar, Jalan Kaki 10 Km Hingga Menembus Kali yang Banjir Demi Sekolah

Dua orang tersebut antara lain, penjabat pembuat komitmen (PPK) Silvester Samun dan Abraham Thezkibel Tsazaro selaku kontraktor pelaksana, yang hingga kini keduanya belum di lakukan penahanan oleh pihak Polda NTT. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved